Connect with us

“Sumber Munculnya Pemahaman Agama Intoleran dan Radikal”

Kamaruddin Amin(hidayatullah.org)

“Sumber Munculnya Pemahaman Agama Intoleran dan Radikal”

Pendidikan agama Islam di sekolah saat ini dihadapkan pada permasalah fundamental berupa kekurangan guru agama. Jumlahnya pun fantastis, sekitar 21 ribu kekurangan guru agama Islam di Indonesia.

Kurangnya guru ini sangat berpengaruh dengan potensi masuknya pemahaman radikal dan intoleran di kalangan pelajar. Pasalnya, jika guru agama Islam tidak ada, otomatis yang akan mengajar adalah guru di bidang lain, atau guru yang tidak berkompeten.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin mengatakan, Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia seharusnya melakukan pengangkatan secara masif guru agama Islam. Karena lembaga sekolah memang telah diotonomikan ke daerah. “Kalau tidak ada quota atau quota tidak cukup, bisa menggunakan tenaga honorer,” kata dia, di ruang kerjanya, Rabu pekan lalu

Kamaruddin juga mengimbau, Pemda harus cermat melihat jika ada sekolah yang kekurangan guru agama Islam, harus ditanggapi secepatnya. Pemerintah pusat pun kini sedang berusaha mencari solusi permasalahan ini.

Kenapa bisa kekurangan? Mengingat banyak guru yang kini sedang mencari pekerjaan.

Kekurangannya massif di seluruh Indonesia dan yang paling berkompeten untuk melakukan pengangkatan guru itu sebenarnya Pemerindah Daerah (Pemda) setempat, karena sekolah ini lembaga miliki Pemda. Pendidikan itu sudah diotonomi dan disentralisasi, sehingga urusan-urusan guru untuk SD dan SMP di kabupaten/kota, untuk SMA di Provinsi.

Jadi, sebenarnya Pemda yang menurut saya harus melakukan pengangkatan guru secara massif di seluruh Indonesia. Tentu koordinasi juga dengan Kementerian Agama, karena dari Kemendikbud otonominya sudah dipindahkan ke Gubernur dan Bupati yang bertanggung jawab dengan pendidikan di daerah.

Bagaimana dengan Kemenpan RB?

Kemenpan RB itu yang memberikan quota. Kalau Kemenpan RB tidak memberikan quota juga susah. Kalau tidak ada quota atau quota tidak cukup, bisa menggunakan tenaga honorer. Diangkat oleh pembina kepegawaian daerah. Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melakukan pengangkatan terhadap tenaga honorer.

Apakah tidak ada stock guru saat ini?

Ada banyak. Kementerian Agama punya stock guru cukup banyak. Hanya saja pengangkatannya yang tidak ada.

Berarti kesalahan ada di pemerintah daerah bukan di pusat?

Menurut saya karena yang punya lembaga sekolah itu kan Pemda. Sehingga pemilik sekolah ini harus melihat, guru apa yang kurang di sana. Perhatian terhadap guru agama itu penting. Kalau guru agama tidak profesional atau agama diajarkan oleh orang yang tidak berlatar belakang agama, tidak hanya pemahaman keagamaan yang dangkal, tetapi bisa juga menjadi sumber munculnya pemahaman agama intoleran, radikal, ekstrim, tidak mendalam, dan tidak bisa menjalankan amanah agama sebagai perekat sosial juga.

Kalau dari temuan Kemenag, sejak kapan kekurangan ini terjadi?

Guru itu pensiun ribuan setiap tahunnya. Sejak lima atau enam terakhir sudah banyak yang pensiun. Sekarang juga banyak yang pensiun guru-guru agama. Dulu guru agama diangkat oleh Kementerian Agama, tetapi beberapa tahun terakhir diangkat oleh Pemda, karena lembaga pendidikan telah diotonomikan. Sekarang Pemda harus jeli melihat sekolahnya. Sekolah mana yang kekurangan guru dan seterusnya.

Apakah quota dari Kemenpan RB mencukupi?

Tidak juga. Itu juga persoalan, karena quota pengangkatan guru tidak memadai.

Berapa quotanya?

Sederhananya itu satu sekolah idealnya minimal satu guru agama Islam. Sekarang, jumlah guru kita dengan jumlah sekolah jauh sekali perbedaannya, sekitar 20 ribu sampai 30 ribuan. Quota dari Kemenpan RB juga terbatas sekali. Kalau saya usulkan, untuk langkah cepat cukup mengangkat tenaga honorer profesional terlebih dahulu. Mungkin ada quota PNS, tapi tidak bisa sekaligus pasti bertahap prosesnya.

Di daerah mana saja yang paling banyak kekurangan guru agama Islam?

Hampir merata di seluruh Indonesia.

Kenapa baru sekarang baru diramai ketika kekuranganya sekitar 21 ribu guru?

Saya sudah ribut dari dulu. Saya sudah membicarakannya ketika masih menjadi sekretaris Dirjen tahun 2012 akhir. Saya naik jadi Dirjen 2014 akhir, saya sudah bicara. Tapi memang belum memberitahukan kepada media, hanya menyampaikan di beberapa kesempatan. Mungkin baru sekarang saja baru ter-cover secara profesional oleh media kita. Maksud saya supaya kita punya kesadaran yang sama, seluruh komponen bangsa, seluruh lembaga terkait punya kesadaran yang sama.

Anda sudah menyuratkan Kemenpan RB terkait permasalah ini. Tapi seakan-akan ada saling tuding di dalamnya. Bagaimana sebenarnya?

Menteri Agama mengirimkan surat ini bukan untuk menyalahkan atau apa, tapi menyampaikan fakta itu dan mengusulkannya. Surat juga dikirimkan ke Kemendagri juga supaya ada perhatian khusus dari Pemda jika ada sekolah yang kekuragan guru agama Islam.

Sejak kapan Kemenag memberikan usulan serupa ke intansi terkait lainnya?

Secara resmi sudah beberapa bulan yang lalu. Dulu kita sudah sampaikan secara lisan, tapi tampaknya masih belum. Karena memang tidak mudah juga. Mungkin di daerah masih ada keterbatasan atau hal-hal teknis lain. Tujuannya sekali lagi memang di Pemda.

Berarti Kemenpar RB yang seakan mengabaikan usulan dari Kemenag tidak benar?

Kemenpan RB juga tentu punya tugas untuk melakukan reformasi birokrasi, tentu punya pertimbangan-pertimbangan lain. Tapi kekurangan ini harus diatasi, tidak bisa dibiarkan. Siapa yang menindak lanjuti ini? Menurut saya semua pihak. Tapi yang paling kompeten itu Pemda.

Sebenarnya Kemenag bisa melakukan pengangkatan, tapi sekali lagi quotanya yang sangat terbatas dan Pemda bisa mengangkat tenaga honorer karena itu lembaganya Pemda.

Kemenag tidak bisa mengangkat honorer?

Kemenag itu hutangnya juga banyak. Guru agama yang belum kita bayar juga masih banyak. Sebenarnya bisa saja. Makanya harus duduk bersama, lalu dibicarakan kira-kira bagaimana solusinya. Meskipun dari awal saya mengatakan, yang paling berkompeten itu Pemda.

Berarti belum ada pertemuan dari kementerian terkait mengenai hal ini?

Secara komprehensif belum ada. Tapi kami sudah bicara dan diskusi dengan Kemendikbud, Kemenpan RB.

Berapa jumlah guru agama Islam di Indonesia saat ini?

Di sekolah umum kalau tidak ada salah ada sekitar 146 ribu sampai 150 ribu untuk negeri dan swasta. Dan angka itu ada pegawai Pemda ada juga pegawai Kemenag. Kalau di madrasah sekitar 812 ribu, karena di madrasah ada guru agama dan guru umum. Tetapi yang sudah disertifikasi baru sekitar 350 ribu.

Selain agama Islam, apakah guru agama lain juga mengalami kekurangan?

Saya tidak tahu persis kalau di agama lain. Tapi saya khawatir ada kekurangan juga, meskipun angkanya tidak sama. Tetapi bisa jadi ada kekurangan mendasar di sana.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

WAWANCARA

Tingkat Pengangguran Kita Terus Menurun

Oleh

Fakta News
Tingkat pengangguran
Menteri Ketenaga Kerjaan, Hanif Dhakiri(Foto: Istimewa)

Pertumbuhan sektor manufaktur, pariwisata, dan makanan-minuman (mamin) dinilai sangat produktif dalam penyerapan tenaga kerja. Sebab, sektor ini mampu menyerap 60% tenaga kerja dari total angkatan ketenagakarjaan nasional dalam empat tahun terakhir. “Pada tahun 2015 jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,31%, sendangkan pada 2018 turun menjadi 6,45%,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri dua pekan lalu.

Hanif menjelaskan, berdasarkan catatan Kemenaker, total jumlah penyerapan tenaga kerja baru di era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sejak 2015-2018 mencapai 9,6 juta orang. Dimana pada sektor industri pengolahan menyerap 24,52%, retil besar, keci dan reparasi motor 11,1%, administrasi pemerintah/jaminan sosial 10,9%, konstruksi 10,88%, kegiatan jasa 7%, dan akomodasi-kuliner-rekreasi 4%.

Baca juga:

Meski angka pengangguran berada pada tren yang positif, namun Hanif mengakui bahwa capaian ini belum sepenuhnya dengan apa yang diharapkan. Pasalnya, pengangguran di pedesaan masih mengalami peningkatan sekitar 0,03%. Hal ini disebabkan banyak angkatan kerja baru bekerja secara informal di sektor pertanian. Dimana pada musim panen berakhir, para angkatan kerja ini akan mengnggur lagi.

Namun demikian, Hanif mengaku optimis, karena dengan adanya program dana desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmingrasi (Kemendes PDTT) yang didalamnya terdapat program padat karya, akan membuka peluang kesempatan kerja di pedesaan. “Jadi situasi naiknya pengangguran di desa menurut saya sifatnya tidak permanen,” imbuhnya kepada Ade Nyong dari Fakta.News.

Baca Selengkapnya

BERITA

Angka Kemiskinan Mampu Menembus Satu Digit

Oleh

Fakta News
Angka Kemiskinan, Bantuan Sosial Pangan
Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita(Foto: Kemensos)

Jakarta – Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, merupakan salah satu dari 9 poin agenda Nawacita. Hasilnya di era Presiden Jokowi, angka kemiskinan jadi satu digit. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Sosial terus menggenjot Program Bantuan Sosial Pangan. Sebab, bantuan sosial dipercaya mampu mengeluarkan masyarakat dari garis kemiskinan.

Hal ini bukan hanya basa basi belaka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Maret 2018 lalu, menunjukan angka kemiskinan di Indonesia turun drastris, bahkan telah menembus single digit, yakni 9,82% atau setara dengan 25,95 juta orang. “Alhamdulillah, kontribusi bantuan sosial, angka kemiskinan mampu menembus satu digit,” kata Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita pekan lalu.

Baca juga:

Politisi Partai Golkar ini pun optimis, bahwa hingga akhir 2019, angka kemiskinan di Indonesia bisa turun hingga dibawah 9,5%. “Kalau kita tetap konsisten dan disiplin terhadap program-program yang ada di Kementerian Sosial, Insya’allah kami targetkan penurunan angka kemiskinan hingga akhir tahun 2019 nanti bisa turun menjadi 9,3 – 9,5%,” ungkapnya.

Kepada Ade Nyong dari Fakta.news, pria kelahiran Jakarta 49 tahun silam ini menjelaskan poin-poin apa saja yang menjadi bahan evaluasi dalam Program Bantuan Sosial Pangan sejauh ini. Berikut kutipannya.

Apa yang di evaluasi dari Kementerian Sosial bersama Dinsos seluhur Indonesia terkait penyaluran Bantuan Soasial Pangan ini?

Saya masih melihat dalam penyaluran BPNT, beberapa persoalan teknis di lapangan, harus diselesaikan di Tingkat Pusat. Baik oleh Kementerian Sosial maupun HIMBARA. Jadi rapat koordinasi ini merupakan forum untuk kita semua secara bersama-sama yang melibatkan HIMBARA, Bulog, serta Pemerintah Daerah yang khususnya Dinas Sosial untuk melakukan evaluasi-evaluasi supaya program-program, terutama program transformasi dari Bantuan Beras Sejahtera atau Rastra ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini bisa kita tuntaskan 100% pada awal tahun 2019.

Baca Selengkapnya

WAWANCARA

Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Sangat Besar

Oleh

Fakta News
Sektor Ekonomi Kreatif
Wakil Kepala Bekraf, Ricky J. Pesik(Foto: Bekraf)

Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Nilai tambah dari sektor ini pun terus meningkat. Bahkan, dari tahun ke tahun, pertumbuhan ekonomi kreatif berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional. Mulai dari pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih, pertambangan dan penggalian, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta jasa-jasa dan industri pengolahan.

Baca juga:

Berdasarkan data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), kontribusi ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sejak empat tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Sebut saja ditahun ditahun tahun 2017 lalu, PDB sektor ekonomi kreatif menembus Rp1.009 triliun.  “Kami proyeksikan tahun 2018 dan 2019 growth-nya akan konsisten,” ungkap Wakil Kepala Bekraf, Ricky J. Pesik kepada Fakta.news.

Tak hanya berkontribusi pada PDB saja, menurut Ricky, sekrot ekonomi kreatif ini juga sangat berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan. “Sekarang posisinya 17,4 juta orang pekerja di sektor ekonomi kreatif,” kata pria jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini.

Kepada Ade Nyong dari Fakta.news, Kamis pekan lalu di Rumah Bersama Pelayan Rakyat, Jalan Erlangga II, Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pria kelahirang 19 September ini berkenan membeberkan upaya Bekraf dalam mengembangkan sektor industri ekonomi kreatif dalam negeri. Berikut kutipan wawancaranya.

Bagaimana Anda melihat perkembangan dunia ekonomi kreatif saat ini dan seberapa besar potensi ekonomi kreatif di Indonesia?

Dari laporan terbaru kami, bahwa di 2017, kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB itu sudah tembus Rp1.000 triliun, tepatnya Rp1.009 triliun di 2017. Jumlah tenaga kerja juga meningkat cukup signifikan. Sekarang posisinya 17,4 juta orang pekerja di sektor ekonomi kreatif. Lalu ekspor-nya sekarang sudah USD 1,5 miliar. Dan pertumbuhan dari tahun sebelumnya, itu diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Jadi sangat menjanjikan dan kami proyeksikan memang tahun 2018 dan 2019 itu growth-nya akan konsisten. Jadi akan semakin signifikan-lah kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional kita.

Baca Selengkapnya