Menristekdikti: Jika Ada Kegiatan Kampanye Politik di Kampus, Rektor Tanggung Jawab
Jakarta – Peringatan keras diserukan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir untuk tidak kampanye politik di kampus. Ia menekankan perguruan tinggi harus bebas dari kegiatan politik praktis.
Seruan ini pun dititipkan pada setiap Rektor di semua perguruan tinggi di Indonesia. Rektor, menurut Nasir, akan menjadi pihak yang bertanggung jawab, jika di kampusnya kedapatan kegiatan kampanye politik.
Seperti diketahui, saat ini Indonesia tengah memasuki tahun politik. Pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan presiden (pilpres) sudah di depan mata. Suhunya pun kian panas.
Nasir melihat ada potensi munculnya gejolak politik di lingkungan perguruan tinggi. Ia menyadari mahasiswa, termasuk generasi milenial, telah menjadi calon pemilih muda yang potensial untuk direbut hatinya.
Baca Juga:
- Presiden Jokowi Teken Peraturan Cuti Kampanye Pejabat di Musim Kampanye
- Dari 100 Masjid Kementerian, Lembaga, dan BUMN, 41 Masjid Terindikasi Radikalisme
- Cegah Radikalisme, Forum Rektor Izinkan BIN dan BNPT Masuk Kampus
Nasir pun mengingatkan pada seluruh mahasiswa untuk tidak terjerumus di dalamnya. Ia menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh melakukan kegiatan politik di kampus.
“Mahasiswa konsentrasi pada belajar, bukan urusan politik. Belajar dengan baik, capai prestasi,” kata Nasir, di Jakarta, Senin (6/8).
Meski demikian, ia tetap tidak melarang mahasiswa memiliki hak pandangan politik praktis. Namun untuk terjun ke politik praktis, katanya, harus dilakukan setelah mahasiswa itu lulus dari kuliahnya.
“Di dalam kampus tidak boleh kampanye, baik pileg, maupun pilpres,” katanya lagi.
Mantan rektor terpilih Universitas Diponegoro ini melanjutkan jika masih saja ada mahasiswa yang membandel berkampanye di lingkungan kampus, akan ada hukuman. Salah satunya, mahasiswa tersebut bisa terkena sanksi akademik.
“Akan saya larang melalui rektor, mahasiswa itu kegiatannya ya kegiatan mahasiswa,” tandas Nasir.
“Saya sudah sampaikan ke rektor, kampus jangan jadi arena politik, tapi harus fokus pada peningkatan kualitas. Kalau sampai ada kegiatan politik, rektor tanggung jawab,” tegas Nasir.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
