Kebijakan Anies Biayai Ratna Sarumpaet ke Chili Dikecam
Jakarta – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membiayai Ratna Sarumpaet dikecam oleh berbagai pihak. Salah satunya dari kalangan parlemen Jakarta, atau DPRD DKI Jakarta. Tak tanggung, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies biayai Ratna Sarumpaet dengan APBD hingga Rp70 juta.
Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini terkait Woman Playwrights International Conference di Santiago, Chile.
Salah satu pengkritik kebijakan Anies ini adalah anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurika. Ia menyebut, seharusnya Ratna tak diberikan fasilitas dari pemerintah. Sebab, uang tersebut bisa dimanfaatkan oleh kepentingan warga, ketimbang acara yang tidak ada manfaatnya langsung.
“Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Ratna Sarumpaet itu mewakili Pemprov DKI Jakarta? Kalau memang iya sangat aneh karena undangan itu ditujukan kepada pribadi Ratna Sarumpaet,” kata Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (5/10).
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta juga terkena semprot dari anggota DPRD tersebut. Pasalnya, anggaran yang bersumber dari Biro Administrasi Sekretariat Daerah (ASD) itu seharusnya tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Dinas Pariwisata, ujar politikus PDI Perjuangan itu, semestinya terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan promosi pariwisata Jakarta. Dengan demikian, bisa mendatangkan penghasilan bagi DKI Jakarta.
Baca Juga:
- Pemprov DKI Akui Bantu Sponsori Kepergian Ratna Sarumpaet ke Chile
- Pengacara Sebut Ratna Tidak Sampaikan Kabar Hoaks Langsung ke Publik
- Polri Bentuk Direktorat Tindak Pidana Siber Cegah Penyebaran Hoaks
Karena Kebijakan Anies Biayai Ratna Sarumpaet, Pemprov DKI Akan Dipanggil DPRD
Kebijakan Anies Biayai Ratna Sarumpaet ini akan berujung panjang di parlemen Jakarta. DPRD DKI Jakarta berencana memanggil Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. DPRD akan menanyakan perihal kebijakan Anies biayai Ratna Sarumpaet tersebut.
“Komisi B nanti akan memanggil pariwisata untuk menjelaskan terkait hal ini apa kaitan dan hubungannya untuk pariwisata dan kebudayaan. Dan untuk yang lain-lain kita juga akan coba tanyakan jangan sampai ada kegiatan-kegiatan lain yang disponsori atau dibiayai dinas tetapi tidak berhubungan juga dengan pariwisata dan kebudayaan,” ujarnya.
Apalagi, saat dihubungi awak media, Plt Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Asiantoro mengaku dana Rp70 juta tersebut atas permintaan Sang Gubernur langsung, yakni Anies Baswedan.
“Urutannya dari Gubernur, Disparbud, kemudian usul ke ASD. Kalau saya kan tergantung perintah pimpinan,” katanya. Dana itu pun kata dia telah diberikan dalam bentuk tunai.
Dwi
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
