Kehadiran Densus Tipikor akan Membantu Kerja KPK Menangani Korupsi Lebih Masif
Jakarta – Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada rapat bersama Komisi III DPR, Kamis (12/10/2017) menjelaskan terkait pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor), ia mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Selain itu Tito juga menepis anggapan kalau nantinya Densus Tipikor akan tumpang tindih dengan KPK dalam pelaksanaannya. Menurutnya kedua institusi tersebut adalah dua hal yang berbeda dalam pelaksanaan kerjanya, malah dengan adanya Densus Tipikor diharapkan bisa membantu kerja KPK.
Apalagi dengan jumlah pegawai KPK yang hanya 1.000 orang dengan perkara korupsi yang cukup banyak maka butuh bantuan untuk menangani perkara korupsi tersebut. Dengan adanya Densus Tipikor, Tito berpendapat agar KPK bisa fokus terhadap masalah korupsi yang besar, sedangkan Densus ini lebih menyasar ke wilayah-wilayah atau desa-desa.
Selain itu Tito Karnavian juga menjelaskan detail pembentukan Densus Tipikor dalam rapat bersama Komisi III DPR. Tito menjelaskan soal anggaran hingga struktur Densus Tipikor. Menurutnya struktur Densus ini akan dibawahi seorang bintang dua dan akan dibentuk satgas tipikor di kewilayahan yang dibagi 3 tipe dan kedudukan sedangkan Kadensus nantinya akan berada langsung di bawah Kapolri. Tito menyebut total personel Densus Tipikor kurang lebih sekitar 3.560 orang.
“Densus ini kan bisa yang besar, bisa yang kecil karena kan jaringannya jumlahnya lebih banyak hampir 3.560, jadi lebih masif penindakannya, kolaborasi semua pihak termasuk kejaksaan. Jangan dianggap kompetitor lah,” ungkap Tito.
Tito lalu menjelaskan detail anggaran. Menurutnya dengan personel sebanyak 3.560 orang bisa dipenuhi dari yang sudah ada. Sedangkan untuk anggaran bahwa perlu dipikirkan yakni mengenai penggajian kepada anggota dimana diharapkan supaya mereka sama dengan di KPK. Untuk sistem anggaran penyidikan dan penyelidikan jangan indeks tapi adcost, yang merupakan kelebihan dari yang mungkin bisa diterapkan di Densus.
Dia merinci, dengan pegawai mencapai 3.560 orang, total belanja yang dibutuhkan mencapai Rp786 miliar. Adapun dana untuk operasi lidik dan sidik mencapai Rp359 miliar dan belanja modal Rp1,55 triliun termasuk di dalamnya pembuatan sistem, kantor, pengadaan alat-alat lidik, surveillance, penyidikan dan keperluan lainnya.
Namun ketika ditanya dengan adanya pembentukan Densus Tipikor, apakah menurutnya KPK masih diperlukan atau tidak, Tito menyerahkan proses tersebut kepada DPR sebagai pembentuk UU. Tito juga mengatakan pada prinsipnya dengan adanya Densus Tipikor maka penanganan kasusu korupsi di Indonesia akan lebih masif.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
