Kemenag Rumuskan Materi Instruktur Kebangsaan
Jakarta – Tim instruktur kebangsaan yang dibentuk Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) mulai merumuskan materi pembelajaran. Tim menilai ada delapan term atau istilah yang harus dipahami dengan baik oleh para guru PAI.
Delapan istilah tersebut adalah jihad, khilafah, thaghut, darul harb dan darul Islam, syahid, hijrah, kembali kepada Quran dan Sunnah, serta amar ma’ruf nahy munkar. Pemilihan delapan isu ini dirumuskan melalui diskusi tim akademik moderasi agama di Pamulang, pekan lalu.
Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) membentuk instruktur kebangsaan. Tim ini terdiri dari para akademisi dan expert dari pelbagai elemen masyarakat termasuk perguruan tinggi yang mempunyai kepedulian terhadap masalah tersebut. Direktur PAI Imam Safei mengatakan bahwa instruktur ini bertugas memberikan penguatan pemahaman keagamaan moderat kepada guru, pengawas, dosen, dan peserta didik kegiatan Direktorat Pendidikan Agama Islam.
Baca Juga: Kemenag Buka Pendaftaran Program Beasiswa Santri Berprestasi 2018
Menurut Imam Safei, untuk membangun pemahaman yang sesuai dengan nilai-nilai moderasi dan Pancasila, penyampaian materi sebaiknya diintegrasikan dengan ajaran agama. Dengan demikian, peserta didik akan memahami bahwa konsepsi bernegara di Indonesia itu juga berlandaskan pada ajaran agama. “Para guru dan siswa perlu diberi pemahaman bahwa ber-Pancasila adalah sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama,” tutur Imam.
Secara praktis, pemahaman para pendidik akan diperdalam melalui berbagai media, sehingga delapan term yang telah dirumuskan bisa diberi makna yang lebih substantif. “Pemahaman term jihad sebagai perang tidaklah salah, namun pendapat para ulama tentang term tersebut yang lebih mendalam, variatif dan lebih bermakna tentunya juga perlu disampaikan,” jelas ‘korlap’ instruktur kebangsaan, Anis Masykhur.
Hal senada disampaikan Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, M. Maksum. Menurutnya, untuk memperkuat pemahaman moderasi agama, perlu diperkenalkan kajian perbandingan pemahaman keagamaan (baca: fiqh). “Bagaimana kita bisa mendesain fiqh perbandingan ini dalam materi yang singkat dan menarik,” terang Maksum.
Penanggung jawab kehumasan Ditjen Pendidikan Islam Muhtadin mengatakan bahwa penetapan delapan term tersebut merujuk pada hasil kajian lembaga-lembaga Islam yang concern dalam bidang diseminasi moderasi agama. Lembaga tersebut antara lain Lakspesdam NU, PPIM UIN Syarif Hidayatullah, dan The Wahid Foundation.
“Hasil kajian terkait pengertian delapan term ini harus diketahui masyarakat luas,” ujarnya.
Muhtadin menginginkan proses diseminasi moderasi agama ini nantinya dilakukan secara massif melalui media-media yang mudah dijangkau dan sering diakses. “Media sosial menjadi pintu diseminasi tersebut dan dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.
“Arus informasi melalui medsos ini mengalir secara liar dan harus ada informasi penyeimbang.” lanjutnya menutup pembicaraan.
Yuch
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
