Kemenkeu Revisi Batas Bea Masuk Barang Bawaan Penumpang Menjadi USD500
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana melonggarkan batas minimum nilai barang bawaan penumpang yang bebas bea masuk. Rencananya batas minimum dipertinggi menjadi USD500 per orang dari sebelumnya USD250 per orang. Hal ini diungkapkan Ani sapaan akrab Sri Mulyani dalam Konferensi Pers tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (28/12/2017).
Ani mengatakan relaksasi tersebut nantinya bakal diatur dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188 Tahun 2010. “Dalam PMK baru di mana volume untuk jumlah FOB per orang yang tadinya USD250 per orang membawa barang dari luar ke Indonesia, sekarang dinaikan jadi USD500 per orang. Jadi kalau bawa oleh-oleh belanja untuk urusan barang yang dipakai sendiri,” Ujarnya.
Menurut Ani, dalam PMK perubahan tersebut juga akan dihapuskan istilah keluarga. Jika pada PMK sebelumnya, batas bebas bea masuk bagi barang bawaan penumpang untuk kategori keluarga sebesar USD1.000 per keluarga, maka sekarang hanya ada kategori per orang.
Lebih lanjut Ani mengungkapkan Kementerian Keuangan juga membatasi beberapa jenis barang pribadi yang bebas bea masuk di antaranya arloji maksimum dua buah, tas tiga buah, barang elektronik dua buah dan pakaian 10 buah. Sebab, jika melebihi jumlah tersebut maka ada indikasi sebagai barang dagangan, maka akan dikenakan bea masuk 10 persen dari nilai barang tersebut. Sementara itu jika nilai barang pribadi tersebut ketika ditotal melebih USD500, maka selisihnya akan kena bea masuk. Misalnya dua arloji total harganya USD550, maka USD50 akan kena bea masuk.
Ani menyatakan pelonggaran tersebut tidak akan berpengaruh signifikan pada penerimaan negara, terutama yang berasal dari bea masuk. Adapun terbitnya aturan baru ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penumpang yang cukup signifikan, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, dan aspirasi masyarakat.
Ani sapaan akrab Sri Mulyani menambahkan kebijakan pelonggaran batas maksimum ini sebetulnya ditujukan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat. Sebab saat ini banyak orang yang berpergian untuk traveling dan membawa buah tangan. Namun merasa kesulitan untuk bisa masuk karena terkena batas tersebut. “Untuk isu ini yang paling kami kedepankan adalah pelayanan, karena mencakup masyarakat yang traveling,” kata Ani.
Selain itu Ani menilai pendapatan yang berasal dari bea masuk barang bawaan penumpang sangat kecil dari total keseluruhan bea masuk yang terkumpul. Meski demikian, penting bagi Kemenkeu melakukan pelonggaran ini guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. “Pendapatan dari barang bawaan penumpang di bawah Rp10 miliar, bahkan Rp5 miliar, tapi noise-nya besar sekali sampai ramai di media sosial karena kesulitan. Jadi saya tekankan ini sama sekali bukan isu menyangkut fiskal,” pungkas Ani.
Sementara itu Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi dalam acara yang sama mengatakan kebijakan tersebut akan berlaku sejak PMK baru diundangkan. Her berharap bisa diundangkan tahun ini. “Tahun ini dong, sekarang sudah masuk Kemenkumham, tinggal menunggu diundangkan,” tambah Heru.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
