Ketua ICMI : Pengelolaan Dana Haji Tidak Perlu Diperdebatkan Lagi, Sudah Ada UU yang Mengaturnya
Jakarta – Munculnya perdebatan pro dan kontra di masyarakat tentang rencana pemerintah untuk menginvestasikan dana haji ke proyek pembangunan infrastruktur, membuat Ketua Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie angkat bicara mengenai polemic tersebut.
Menurut Jimly, masalah ini sebenarnya tidak perlu diperdebatkan lagi karena pengelolaan dana haji tersebut sudah ada dasar hukumnya yakni sejak ditetapkan dan terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Jadi diskusi yang sekarang beredar ini telat. Seharusnya tahun lalu diperdebatkan. Dan ini semua sudah didiskusikan di DPR. Jadi saya rasa ini hanya respons politisi saja. Sekarang ini soal dana haji itu ‘digoreng’. Apa saja yang dilakukan pemerintah kan selalu ‘digoreng’,” ujar Jimly saat memberikan keterangan pers di kantor ICMI, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2017).
Ketua ICMI ini juga menegaskan, seharusnya masyarakat menyadari bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan BPKH tujuannya adalah untuk memastikan keberangkatan calon jemaah haji itu sendiri. Karena selama ini dana yang disetorkan calon jemaah haji tidak dikelola dengan baik, sebelum adanya UU Pengelolaan Keuangan Haji, hal ini merupakan langkah yang baik agar penyimpangan terhadap dana haji tersebut dapat diminimalisir sehingga calon jamaah haji terjamin hak-haknya.
“Kenapa diatur, karena dana haji selama ini nongkrong tidak termanfaatkan dengan baik. Di UU itu sudah diperdebatkan sudah diberi rambu-rambu. Sudah ada semuanya. Justru UU itu sekarang mau diimplementasikan,” tegas Jimly.
Menurut Jimly yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa proyek infrastruktur pemerintah merupakan sektor yang paling aman untuk menginvestasikan dana haji dibandingkan sektor swasta.
“Kalau mau diinvestasikan ya harus yang aman. Yang paling aman ya proyek infrastruktur pemerintah. Pasti untung enggak mungkin rugi. Tapi kalau investasi di sektor swasta ya jangan. Belum tentu untung. Jadi proyek infrastruktur pemrrintah seperti jalan tol itu sudah pasti untung. Itu paling aman,” ucap Jimly.
Sebelumnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga sudah pernah menjelaskan tentang pengelolaan dana haji tersebut. Menag memastikan bahwa investasi dana haji dilakukan di bawah mekanisme pengawasan yang ketat untuk menghindari adanya praktik penyalahgunaan atau korupsi dalam mengelola keuangan haji.
“Ada tahapan dalam melakukan investasi, ada kontrol. Bentuk investasi akan diawasi juga oleh DPR sebagai representasi dari rakyat, maka korupsi itu bisa dihindari,” ujar Lukman di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2017) lalu.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengelola investasi dana haji dalam bentuk produk perbankan, surag berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya.
Dalam penjelasannya Menag juga mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, BPKH berpedoman pada rencana strategis (renstra) untuk jangka waktu lima tahun dimana Renstra tersebut dibahas bersama DPR, memuat penjabaran secara rinci mengenai bagaimana dana haji akan dikelola, termasuk kebijakan mengenai berapa besar dana haji yang diinvestasikan.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
