Ketua UKP-PIP Hadiri Dialog Kebangsaan “Pancasila, Budaya, dan Ekonomi Rakyat” yang Digelar GMKI-IPNU
Humbang Hsundutan – Dialog Kebangsaan bertajuk “Pancasila, Budaya, dan Ekonomi Rakyat” digelar Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) bersama dengan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU). Kegiatan ini dilaksanakan di pinggir Danau Toba, di Kec. Baktiraja, Bakkara, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, pada hari Kamis (14/12/2017).
Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) hadir dalam kegiatan tersebut sebagai pembicara tunggal dengan dipandu oleh Valentino Panjaitan, mantan Ketua GMKI Medan periode 2015-2017.
“Pancasila adalah pembicaraan tentang ‘kita’ yaitu manusia Indonesia. Perbedaan suku, agama, dan ras seharusnya membantu kita untuk saling mengarifkan diri,” kata Yudi Latif saat memulai acara dialog.
Dalam pemaparannya Yudi Latif juga menjelaskan bahwa asal usul ras manusia Indonesia semuanya berasal dari induk ras yang sama sehingga semestinya tidak ada hal yang perlu dipertentangkan. “Jangan ada kelompok tertentu yang menganggap kelompoknya lebih pribumi atau menganggap ke-Indonesiaan-nya lebih genuine. Perbedaan warna kulit diantara suku bangsa Indonesia disebabkan oleh faktor iklim dan letak geografis saja,” paparnya.
Bangsa Indonesia menurut Yudi Latif, jangan mencari-cari dan mempersoalkan perbedaan melainkan mencari titik temu dari perbedaan itu. Titik temunya adalah bahwa setiap agama dan etnis budaya pasti mengajarkan bagaimana manusia membangun relasi yang harmonis dan baik dengan Yang Maha Kuasa, dengan sesama manusia, serta dengan alam semesta. “Sebagai warga negara kita menjadi masyarakat yang toleran dan selalu menebar cinta kasih serta membuat hidup kita lebih meaningful (berarti) terhadap sesama manusia. Kita juga harus menggali potensi ke-Indonesia-an kita agar kekuatan bangsa ini bisa digunakan untuk melawan kemiskinan dan kesenjangan, agar masyarakat yang adil, beradab serta sejahtera bisa terwujud,” ujar Yudi.
Di akhir pemaparannya, Yudi Latif meminta para peserta yang sebagian besar adalah siswa dan mahasiswa untuk menjadi dirinya yang hakiki, mengejar cita-cita, dan menjalin kerjasama dan hubungan yang baik dengan orang lain walaupun berbeda suku, agama, dan daerah. “Dengan ini pemuda tidak lagi berhadapan dengan sekat-sekat, tapi dapat berkolaborasi dengan kasih sayang demi kebahagiaan bersama sebagai satu bangsa,” kata Yudi.
Dialog ini juga disertai dengan soft launching Satgas Kader Inti Pancasila (Satgas KIP) yang diinisiasi oleh GMKI dan IPNU.
Dalam sambutannya, Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI, Sahat Martin Philip Sinurat menjelaskan bahwa pembentukan Satgas KIP ini adalah bentuk keseriusan pemuda, baik pelajar/siswa dan mahasiswa untuk mengarustamakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan Pancasila harus membumi dan jangan hanya menjadi wacana atau jargon saja.
“Pemuda jangan hanya membahas Pancasila ketika ada konflik etnis atau agama saja. Yang paling penting adalah bagaimana Pancasila dapat menjadi pandangan hidup kita saat membicarakan tentang budaya, ekonomi rakyat, dan lingkungan. Kami berharap semua siswa dan mahasiswa di Indonesia akan memahami dan menjadi teladan bagaimana pemuda menghidupi Pancasila untuk membangun peradaban Indonesia,” ujar Sahat.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
