Kirim Surat Terbuka, KSPMI Pertanyakan Pergantian Direksi Pertamina oleh Kementerian BUMN
Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) dalam keterangan persnya yang diterima redaksi Fakta.News mengungkapkan pertanyaan terkait permasalahan pergantian direksi Pertamina yang terjadi pada Selasa (13/2/2018).
Faisal Yusra, Presiden KSPMI mengatakan bahwa pergantian direksi Pertamina telah terjadi sebanyak 9 kali dalam kurun waktu 15 tahun belakangan. Pergantian atau penetapan direksi ini menurutnya menunjukkan ada sesuatu yang salah baik dari kebijakan tersebut.
Selain itu KSPMI juga berharap seluruh upaya perubahan Direksi adalah bagian dari upaya peningkatan kinerja, bukan hal lain seperti membagi-bagi kekuasaan maupun kesempatan apalagi dikaitkan dengan hal subyektif seperti politik misalnya.
Berikut surat KSPMI yang ditujukan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno:
Kepada Ibu Rini Soemarno – Menteri BUMN Yang Saya Banggakan
Semoga ibu dalam keadaan sehat wal afiat, penuh berkah dan bahagia selalu.
Saya, Faisal Yusra, Presiden Konfederasi SP Migas Indonesia (KSPMI). Semoga Ibu masih mengingatnya.
Mencermati konstelasi yang berkembang seputar pergantian direksi PERTAMINA. Bagi banyak pihak termasuk Pekerja MIGAS/PERTAMINA adalah menjadi pertanyaan bila pergantian Direksi yang akan terjadi di Pertamina adalah Pergantian Rezim Direksi yang ke-9 selama 15 tahun. Padahal UU menegaskan dalam keadaan normal penugasan direksi BUMN adalah 5 tahun. Bisa dibayangkan pergantian yang begitu sering menunjukkan ada yang salah dalam penetapan Direksi. Apakah itu masalah kinerja maupun kompetensi figur yang tidak tepat, atau kebijakannya tidak pas.
Sebagai salah satu personal yang pernah bertanggungjawab mengelola BUSINESS PROCESS di PERTAMINA, adalah menjadi pertanyaan bila direksi Pertamina bertambah banyak sampai 11 Direksi seperti yang diberitakan akhir-akhir ini tanpa adanya perubahan proses bisnis yang signifikan. Ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pemborosan yang nyata.
Demikian pula bila direktorat pemasaran yang direncanakan silo-silo menjadi direktur pemasaran industri dan direktur pemasaran retail ditambah direktur logistik/perkapalan. Ini akan mengganggu banyak hal di lapangan karena kenyataannya sumbernya satu sektor dan pengaturan masing-masing direktorat dg KPI masing-masing akan menimbulkan masalah besar di area supply & distribusi. Hal yg sama dahulu telah pernah terjadi di saat BBM dan LPG memiliki KPI terpisah. Perlu effort yang sangat besar untuk membuat keduanya bersinergi. Padahal kedua sektor itu masih dalam naungan satu direksi. Bisa dibayangkan betapa runyamnya bila tiga sektor yang bersentuhan langsung memiliki masing-masing direksi dan masing-maisng KPI/Target. Kalau sudah pernah memiliki pengalaman yang tidak baik di masa lalu mengapa harus diulangi, Bu.
Seperti yang selalu disampaikan Pekerja Migas di saat beberapa kali rencana perubahan direksi masa lalu, organisasi direksi PERTAMINA yang sejalan dengan proses bisnisnya sesuai maksud dan tujuannya yang diatur dalam AD dan UU Migas adalah:
- Direktur Utama
- Direktir Hulu & Gas
- Direktur Hilir
- Direktur Keuangan & IT
- Direktur SDM
- Direktur Portofolio Bisnis & General Affair
Pekerja MIGAS/PERTAMINA berharap seluruh upaya perubahan Direksi adalah bagian dari upaya peningkatan kinerja, bukan hal lain seperti membagi-bagi kekuasaan maupun kesempatan apalagi dikaitkan dengan hal subyektif seperti politik misalnya.
Pekerja juga berharap, proses pemilihan dilakukan secara transparan dengan mengetengahkan kapabilitas dan kompetensi teknis dan manajerial dengan memberikan kesempatan Pekerja Karir yang nyata-nyata masuk dalam talent pool PERTAMINA sebagai bagian dari proses pembinaan dan promosi. Pekerja meyakini jabatan direksi adalah juga jabatan karir bukan jabatan politis.
Demikian masukan ini disampaikan untuk menjadi other opinion. Mohon maaf bila kurang berkenan.
Salam kinerja BUMN. Salam kinerja PERTAMINA. Salam NKRI.
Jakarta, 13 Pebruari 2018 – 13.48 WIB
Faisal Yusra – Presiden KSPMI
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
