KKP Buka Kesempatan Bisnis Pengadaan Barang dan Jasa serta Asuransi Pembudidaya Ikan
Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) jalin kerjasama yang diikuti dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di bidang penyelenggaraan dan pengembangan pengadaan barang/jasa pemerintah dan kerja sama optimalisasi dukungan pengembangan dan pemanfaatan fasilitas pemerintah di sektor kelautan dan perikanan antara KKP dengan Bank Mandiri.
Penandatanganan kerjas sama tersebut dilakukan bertepatan dengan kegiatan Marine Business Forum yang sekaligus mensosialisasikan Program KKP Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh KKP di Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pada kesempatan itu, Kepala LKPP Agus Prabowo menyatakan, LKPP akan memberikan pendampingan perumusan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa di KKP berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2014. Selain itu, LKPP juga akan membantu pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, serta membantu pengembangan e-purchasing dengan medium e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa.
“LKPP punya data-data dan jaringan untuk training, termasuk pemberian sertifikasi kepada ahli pengadaan nasional. Kalau sudah punya sertifikat itu bisa ditunjuk sebagai BKP, pejabat pengadaan, dan sebagainya. Jadi memproduksi ASN yang certified dan paham bidang pengadaan,” ungkap Agus di Gedung Minabahari III, KKP, Jakarta, Rabu (13/12).
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku, sosialisasi program KKP dengan rencana pengadaan barang/jasa ini dilakukan sebagai bentuk keterbukaan sekaligus untuk menghidupkan bisnis di bidang kemaritiman dan perikanan Indonesia.
“Hal ini dapat menghidupkan opportunity bisnis dari pelaksanaan program pemerintah bagi perusahaan-perusahaan. Pemerintah punya program ini, perusahaan atau pengusaha dapat melihat peluang kerja sama,” ungkap dia.
Selain pengadaan barang atau jasa, dalam kegiatan tersebut Susi juga menyerahkan secara simbilis polis asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil. Menurutnya, pemerintah pada tahun ini telah memberikan bantuan premi asuransi bagi 2.004 pembudidaya ikan kecil yang tersebar di 12 Provinsi.
“Program asuransi ini merupakan bentuk affirmative policy untuk pembudidaya ikan kecil agar mereka mampu berdaya dan melangsungkan kegiatan usahanya,” kata Susi.
Menurut Susi, asuransi tak hanya dibutuhkan untuk melindungi stakeholder perikanan tetapi juga untuk melindungi uang negara. Menurutnya, semua kontrak atau bisnis, baik yang menggunakan uang pribadi maupun negara perlu dilingungi dengan asuransi.
“Melindungi uang negara dan melindungi orang-orang dari kemungkinan force majeure, kemungkinan fraud dengan adanya asuransi di sana. Jadi every single contract or business itu semua covered by protection, tutur Susi.
Dia juga mengatakan, pihaknya terus mendorong program-program yang secara langsung menyentuh masyarakat. Bahwa sebagian besar pelaku usaha budidaya merupakan pembudidaya ikan kecil. Oleh karena itu, menurut Susi negara harus hadir memberikan jaminan perlindungan bagi mereka untuk dapat bangkit saat menghadapi kegagalan produksi.
Susi juga menegaskan, seluruh program di KKP akan di dorong sebagai bentuk implementasi UU No. 26 tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbankan dan pihak lain yang telah berkomitmen untuk terus mendorong program asuransi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat pembudidaya ikan kecil,” pungkas dia.
Sementara itu, Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi yang turut hadir pada kegiatan tersebut mengungkapkan, pada akhir Oktober 2017 lalu, premi asuransi nelayan telah mencapai Rp77,57 miliar yang melindungi sekitar 464.000 jiwa nelayan, meningkat bila dibandingkan tahun 2012 dengan premi senilai Rp71,59 miliar untuk 401.000 jiwa nelayan.
Riswinandi mengapresiasi usaha KKP yang telah mengembangkan asuransi tidak hanya untuk nelayan, tetapi juga untuk pembudidaya kecil yang memiliki tantangan dan kesulitan lebih tinggi.
“Kami mengapresiasi Asosiasi Asuransi Umum serta jajaran KKP yang mampu mempelajari seluruh scope budidaya udang termasuk mendeskripsikannya dalam bentuk polis asuransi. Risiko budidaya udang juga cukup sulit diidentifikasi, berada di bawah air dan cukup menjadi tantangan karena ada perpaduan antara ilmu aktuaria dan ilmu teknik,” katanya.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
