Klaim dapat Restu dari Kapolri, Anton Charliyan Pede Diusung PDIP
Bandung – Irjen Pol. Anton Charliyan merasa optimis akan diusung oleh PDIP sebagai bakal calon Gubernur Jabar yang bertarung pada Pilkada Jabar 2018. Selain sinyal dari partai, Anton juga mengklaim didukung oleh masyarakat yang sudah membuat posko relawan di seluruh daerah di Jawa Barat. Dengan sudah terbentuknya posko relawan, Anton merasa yakin akan terpilih menjadi calon Gubernur Jabar. “Kita optimis karena masyarakat mendukung. Alhamdulillah ada posko relawan yang terbentuk, dan inisiatif ini datang dari para relawan. Ini spontanitas mereka mendukung saya, sekaligus simpati terhadap saya sebagai kandidat kuat calon Gubernur Jabar,” tutur Anton usai peresmian posko relawan, di Kota Bandung, Rabu 13 Desember 2017.
Mantan Kapolda Jabar ini menjadi salah satu kandidat yang masuk radar PDIP. Ada nama lain selain dia, seperti Sekda Jabar Iwa Karniwa, anggota DPR RI Puti Guntur Soekarno, Ketua DPD PDIP Jabar TB Hasanuddin, dan Sekretaris DPD PDIP Jabar Abdi Yuhana.
Anton yang masih aktif sebagai anggota Polri dengan jabatan Waka Lemdikpol Polri itu menambahkan, relawan yang terbentuk datang dari berbagai elemen. Mulai dari ulama, pengusaha, LSM, ormas, masyarakat adat, pelajar dan lainnya. Saat ini, ujarnya, sudah ada beberapa divisi yang dibentuk untuk menguatkan peran relawan. “Posko yang di Bandung ini terbesar. Tapi di daerah lain juga sudah ada posko, seperti di Cirebon, Cianjur, Tasikmalaya, Garut dan lainnya. Intinya sudah hampir di seluruh daerah. Untuk total relawan belum kami inventarisasi, nanti akhir bulan akan dikumpulkan KTP-nya,” kata Jenderal bintang dua ini.
Komunikasi dengan partai lain
Anton juga mengklaim terus melakukan komunikasi dengan PDIP termasuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Tak cuma itu, Anton juga mengklaim sudah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik. “Masalah konvensi, saya yakin menang karena terus diperintahkan untuk sosialisasi. Saya percaya ke PDIP dan PDIP percaya ke saya. Saya percaya 200 persen. Saya juga langsung diperintahkan Sekjen PDIP, termasuk oleh Pak TB Hasanudin (Ketua DPD PDIP Jabar, red),” katanya.
Anton berharap ada keputusan yang secepatnya keluar mengenai kepastian dipilih tidaknya oleh partai berlambang banteng bermoncong putih itu. Saat ini ia mengklaim peluangnya baru 75 persen. Meski begitu ia tetap terus melakukan sosialisasi ke seluruh lini dan bergerak cepat mengejar ketertinggalan dari kandidat lainnya. “Alhamdulillah saya tidak mencalonkan diri, tapi diberi kepercayaan. Persiapan memang minim, tapi saya tidak berkecil hati. Di Jabar ‘kan ada sejarah Sangkuriang, saya akan gunakan strategi Sangkuriang. Mungkin ini takdir saya melalui PDIP,” ucapnya.
Ketika disinggung mengenai stausnya sebagai anggota Polri aktif, Anton menuturkan, dirinya juga sudah mendapat restu dari Kapolri, Jenderal Tito Karnavian untuk maju bertarung dalam arena politik. Meski konsekuensinya mundur dari jabatan, Anton menerima itu. “Saya masih prajurit, tentu meminta izin dulu kepada Kapolri dan memohon dukungannya. Beliau dukung 100 persen. Beliau juga ingin ada kader yang bisa menduduki jabatan kepala daerah. Jika dicalonkan, demi Jabar saya rela meletakkan jabatan dan pangkat. Tapi saya serahkan semua keputusan itu kepada partai,” pungkasnya.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
