Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tetap Utama
Jakarta – Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla nampaknya juga terlihat serius dalam memperhatikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Komitmen pemerintah dalam hal tersebut dapat terlihat dari komposisi menteri yang mengisi pos-pos penting dalam Kabinet, serta dari sejumlah indikator penting yang tersedia. Selama tiga tahun berjalannya pemerintahan, menteri perempuan yang mengisi komposisi kabinet Jokowi – JK belum ada yang terpental keluar. Bahkan pada reshuffle jilid II tahun 2016 lalu, malah menambah satu lagi menteri perempuan. Jika di total saat ini ada sembilan menteri perempuan yang masuk dalam kabinet Jokowi – JK.
Adapun kesembilan menteri perempuan saat ini adalah yakni Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. Selain itu, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Selain dari komposisi kabinet tersebut, indikator lainnya bahwa pemerintah sangat serius dalam pemberdayaan perempuan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tiap tahunnya terus meningkat. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) pada tahun 2015 IPG tercatat 91,03. Sedangkan di tahun 2016 meningkat 0,2 persen menjadi 91,25.
Sementara itu untu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga mengalami kenaikan, misalnya pada tahun 2015 IDG tercatat dengan nilai 70,83. Untuk tahun 2016 meningkat 0,15 persen menjadi 70,98.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) juga mengatakan selain pemberdayaan perempuan, perlindungan anak juga menjadi prioritas dalam pemerintahan Jokowi – JK selama tiga tahun ini. Menurut Kemen-PPPA kekerasan terhadap anak menjadi penghalang bagi pertumbuhan dan masa depan anak Indonesia. Untuk itu pemerintah berusaha membangun ekosisitem yang dapat melindungi anak di seluruh provinsi maupun kabupatan/kota yang ada di Indonesia.
Tercatat dalam tiga tahun belakangan ini jumlah kabupaten/kota di Indonesia yang menginisiasi ‘Kota Layak Anak’ terus mengalami peningkatan yang cukup drastis. Misalnya pada tahun 2014 tercatat 239 kabupaten/kota “Kota Layak Anak”. Meningkat di tahun 2015 dengan jumlah 264 kabupaten/kota, dan pada tahun 2016 “Kota Layak Anak” meningkat dengan jumlah 307 kabupaten/kota.
Upaya lain dari pemerintah dalam memperhatikan perlindungan anak juga dengan melakukan sebuah program yakni dengan pembentukan Forum Anak. Dimana Forum Anak berfungsi sebagai wadah partisipasi anak untuk menampung aspirasi suara anak. Pembentukan Forum Anak ini, menurut data Kemen-PPPA telah tersebar pada 33 Provinsi, 267 kabupaten/kota dan 300 kecamatan yang ada di Indonesia pada tahun 2015. Sedangkan ditahun 2016 mengalami peningkatan dengan berkembang menjadi 34 Propinsi, 377 kabupaten/kota dan 506 kecamatan.
Selain pembentukan Forum Anak, pemerintah juga telah meluncurkan program Telepon Sahabat Anak (TeSA) pada tahun 2016 lalu. Program ini merupakan sebuah saluran telepon yang beroperasi 24 jam dalam seminggu atau 24/7 untuk menerima pengaduan terkait kekerasan terhadap anak.
Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut mampu meminimalisir kekerasan terhadap anak maupun mengurangi kejahatan yang mengintai anak Indonesia. Berkaca dari data ini Kemen-PPPA juga mengatakan bahwa Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di tahun 2014 saja tercatat 3.184 orang yang harus berhadapan dengan hukum dan harus dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak tersebut. Namun pada tahun 2016 angkanya menyusut tajam hanya menjadi 2.462 orang saja.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
