Korupsi Pengadaan Kapal di Kemenhub Diungkap Bareskrim
Jakarta – Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Korupsi memeriksa kapal patroli kesatuan penjagaan laut dan pantai (KPLP) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal patroli pada kesatuan kerja peningkatan fungsi KPLP di Kementerian Perhubungan RI Tahun Anggaran 2013 dan 2014.
“Pada tahun anggaran 2013 terdapat 24 unit kapal,” ujar Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Ahmad Wiyagus dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/11).
Semua unit kapal tersebut terdiri dari 2 kelas kapal patroli yaitu kelas IV (sebanyak 2 paket @2 unit), kapal patroli kelas V (sebanyak 4 paket @5 unit). Lalu, pada tahun anggaran 2014 terdapat 41 unit. Ke-41 itu terdiri dari kapal patroli kelas III sebanyak 5 paket @2 unit, Kapal patroli kelas IV 3 paket @2 unit dan kapal patroli kelas V sebanyak 5 paket @5 unit.
“Dari total 65 unit kapal patroli fibre (FRP), terdapat 14 unit yang belum diserahkan,” kata Wiyagus. Dalam proses penyidikan, penyidik lebih fokus terhadap paket pekerjaan kapal patroli FRP yang tidak selesai sesuai kontrak yang telah ditentukan.
Penyidik telah memeriksa 35 orang saksi, permintaan ahli pengadaan barang dan jasa (LKPP), ahli penghitungan kerugian negara (BPK) dan ahli penghitungan volume pekerjaan kapal (PT BKI). Selain itu, saat ini kepolisian tengah melakukan pengecekan fisik terhadap kapal-kapal patroli dalam rangka mengetahui volume pekerjaan atas pembuatan kapal patroli yang dilakukan perusahaan pemenang.
“Pemeriksaan fisik dilakukan bersama dengan Unit Korsup KPK RI, ahli dari PT Badan Klasifikasi Indonesia (BKI) dan BPK RI,” kata Wiyagus. Pelibatan Unit Korsup KPK dalam kegiatan tersebut dalam rangka supporting tenaga ahli.
Pelaksaan pengecekan kapal patroli tersebut dilakukan bertahap. Pada 13-17 November 2017, dilakukan Pengecekan kapal patroli kelas V yang belum dikirimkan oleh PT Pantheon di Galangan PT Pantheon di Surabaya sebanyak 4 unit dan kapal patroli yang di-cut off kontraknya di galangan PT F1 Perkasa di Banyuwangi sebanyak 5 unit.
“Pada 20-25 November 2017 dilakukan pengecekan kapal patroli kelas IV di KSOP Tarakan dan di KSOP Pekanbaru (buatan PT. MBB),” ucap Wiyagus.
Menyusul kemudian, lanjutnya, tanggal 27 November-2 Desember 2017 juga dilakukan pengecekan kapal patroli kelas IV di KSOP Sebuku di Kalsel 1 unit (buatan PT SSB), di perairan di Banjarmasin (buatan PT SSB) 1 unit dan pengecekan kapal patroli kelas V di Labuhan Bajo NTT (buatan PT Pantheon).
Menurut Wiyagus, pengecekan kapal patroli berikutnya akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2018.
Cetta Elina
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
