Kuartal Tiga 2017, Kontribusi Pajak Industri Manufaktur Mencapai Rp224,95 Triliun
Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengklaim realisasi penerimaan pajak dari sektor industri manufaktur hingga kuartal ketiga tahun ini mencapai Rp224,95 triliun atau meningkat 16,63 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Raihan ini berarti lebih unggul ketimbang sumbangan sektor perdagangan, yaitu sebesar Rp134,74 triliun, keuangan Rp104,92 triliun, konstruksi Rp35,40 triliun, informasi komunikasi Rp32,19 triliun pertambangan Rp31,66 triliun, serta sektor lainnya Rp155,19 triliun.
“Ini menunjukkan kinerja industri pengolahan nasional masih positif,” ujar Menteri Airlangga Hartarto, melalui keterangan resminya yang diterima Fakta.News, Minggu (29/10).
Ia menambahkan maka dari itu pelaku usaha didorong dapat mengoptimalkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah diterbitkan pemerintah yang bertujuan memudahkan bisnis di Indonesia. Apalagi industri, kata Airlangga, merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi.
“Tak cuma menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga kontributor pajak tertinggi,” terangnya kembali.
Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat industri pengolahan nonmigas memberi kontribusi terbesar terhadap PDB nasional pada kuartal II 2017, yaitu 17,94 persen. Lalu sektor lainnya seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan sekitar 13,92 persen, konstruksi 10,11 persen dan pertambangan dan penggalian 7,36 persen.
Mengacu pada data United Nations Statistics Division tahun lalu, industri manufaktur Indonesia menempati peringkat keempat dunia dari 15 negara yang sumbangsihnya signifikan terhadap PDB. Data itu juga menunjukkan Indonesia menyumbangkan hingga 22 persen setelah Korea Selatan (29 persen), Cina (27 persen), dan Jerman (23 persen).
Sedangkan dari total 15 negara yang disurvei, kontribusi industri manufaktur Inggris tercatat 10 persen terhadap PDB. Lalu Jepang dan Meksiko di urutan bawah dibandingkan Indonesia dengan capaian 19 persen.
“Paradigma industri manufaktur global saat ini masih memandang proses produksi sebagai satu kesatuan antara proses pra produksi, produksi dan pasca produksi. Untuk itu, kita sudah tidak bisa lagi melihat produksi hanya di pabrik saja,” sambung Airlangga.
Tak cuma itu, Kementerian Keuangan pun melansir, selama 10 tahun terakhir, penerimaan negara dari cukai juga meningkat. Lagi-lagi BPS menyebut tren peningkatan cukai terjadi sejak 2007 silam sebesar Rp44,68 triliun dan terus bertambah menjadi Rp145,53 triliun pada tahun lalu.
Dari situ, sektor industri rokok menjadi salah satu sumber utama pemasukan kas negara melalui cukai. Rata-rata proporsi penerimaan cukai tembakau itu terhadap cukai negara mencapai 95 persen.
Sepuluh tahun lalu, tepatnya pada 2007, penerimaan negara dari cukai tembakau sebesar Rp43,54 triliun atau setara 97,45 persen terhadap total penerimaan cukai. Sedangkan tahun lalu, penerimaan negara dari cukai tembakau sebesar Rp137,94 triliun. Nilai itu setara 96,11 persen dari total penerimaan cukai dan 8,87 persen dari penerimaan negara.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
