Kunjungi Kalimantan Utara, Presiden Pastikan Kesiapan Infrastruktur Penunjang Investasi
Bulungan – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kunjungan kerjanya kali ini ke Provinsi Kalimantan Utara bertujuan untuk meninjau kesiapan infrastruktur dalam rangka menarik investasi ke provinsi paling muda di Indonesia tersebut.
“Karena akan ada investasi besar yang akan masuk ke sini. BUMN INALUM akan kita geser ke sini dengan kapasitas tiga kali lipat dari kapasitas yang ada di Kuala Tanjung, Sumatera Utara,” ujar Presiden di Lapangan Agatish, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, usai penyerahan KIP dan PKH, Jumat, 6 Oktober 2017.
Menurut Presiden, investasi di sektor pembangkit listrik tenaga air juga akan didorong oleh pemerintah mengingat besarnya potensi yang dimiliki Provinsi Kalimantan Utara.
“Tadi saya sudah tanya ke Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, Pak Bupati Bulungan, sudah disiapkan sebesar 11.000 hektar. Itu yang tadi saya tanyakan mengenai kesiapan-kesiapan yang ada,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait pembangunan infrastruktur jembatan dari Tarakan ke Tanjung Selor, Presiden menyatakan masih belum memutuskan waktu pelaksanaannya. Walaupun usulan tersebut sudah disampaikan oleh Gubernur Irianto Lambrie dalam rapat terbatas dengan Presiden beberapa waktu yang lalu.
“Semuanya mesti dihitung, dikalkulasi, dan dilihat manfaat-manfaatnya. Baru dalam proses semuanya di Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Masih dihitung di Kementerian PU,” ucap Presiden.
Moratorium Penetapan Daerah Otonomi Baru
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menanggapi pertanyaan jurnalis terkait penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Kalimantan Utara. Menurutnya, sampai saat ini pemerintah masih menerapkan moratorium.
“Sampai saat ini masih moratorium, tetapi usulan-usulan dari daerah semuanya ditampung. Sudah kita petakan untuk ditampung terlebih dahulu karena menyangkut APBN. Kan mau tidak mau kalau ada daerah otonomi khusus baru mesti suplai anggarannya dari pusat,” terang Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa selain di Provinsi Kalimantan Utara yang mengajukan 5 DOB yang terdiri dari 3 kabupaten dan 2 kota, ada daerah lain yang juga mengajukan DOB dan masih ditampung oleh pemerintah pusat.
“Total seingat saya ada hampir 276, banyak sekali. Jadi sekali satu diberi, yang lain pasti ngejar-ngejar. Ini masih semuanya ditampung, dihitung, kemungkinan dari APBN, kemungkinan daerah itu bisa membiayai sendiri,” ungkapnya.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
