Kunjungi Mabes TNI, Kapolri Berharap Hubungan TNI-Polri Lebih Solid untuk Kepentingan Rakyat
Jakarta – Kunjungan Kapolri Jenderal Tito Karnavian ke Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin (11/12/2017), menurutnya menjadi momentum penting, bukan hanya silaturahmi, tapi juga koordinasi TNI-Polri. “Kedatangan kami di sini mungkin yang paling utama adalah ingin ucapkan selamat kepada Bapak Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto) atas kepercayaan dari pimpinan negara sekaligus dari rakyat melalui proses politik di DPR sehingga Bapak Panglima TNI. Bagi Polri, saya kira momentum inilah hal yang sangat penting,” kata Tito.
Tito juga bercerita soal diskusinya dengan seorang senior TNI Angkatan Darat yang selalu menjadi renungan baginya. Kepada Tito, senior TNI AD itu menyampaikan di dunia ini sudah pernah ada sembilan kerajaan atau empire, mulai Empire Inka, Mesir, Parau, Romawi, Mongol, Ottoman, China, dan seterusnya. “Dari semua empire ini, setelah diteliti, ternyata ada beberapa variabel yang membuat empire ini bisa bertahan sampai ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun, selalu memiliki tentara yang kuat yang mampu menjaga keutuhan negara itu, empire ini,” ujarnya.
Tito melanjutkan yang kedua adalah memiliki kepolisian yang kuat untuk menjaga stabilitas keamanan, khususnya dari ancaman dalam negeri. Lalu yang ketiga adalah intelijen yang kuat untuk mengantisipasi segala potensi ancaman yang mengganggu negara. Yang keempat adalah adanya birokrasi yang sehat dan berwibawa serta bersih. “Dalam konteks inilah kami mendukung sepenuhnya Bapak Panglima TNI untuk mampu mewujudkan TNI yang sekarang sudah sangat dipercaya publik menjadi lebih kuat lagi, dan kemudian keempat unsur ini harus bersinergi,” ujarnya.
Dalam kunjungannya Tito juga sempat meminta maaf karena tidak bisa hadir saat pelantikan maupun serah-terima jabatan karena menghadiri undangan acara di Malaysia. Meski begitu, Tito berharap hubungan TNI-Polri yang kuat mampu menjaga keutuhan negara dan bangsa. “Oleh karena itu, kami melihat bahwa kehadiran kami di sini juga untuk menunjukkan komitmen dari Polri untuk senantiasa bersama-sama dalam rangka untuk menjalankan dan memperkuat negara ini bersama-sama unsur TNI,” jelas Tito.
Tak lupa Tito berharap hubungan TNI-Polri akan lebih solid lagi, terlebih terkait kepentingan rakyat. Tito juga mengajak Marsekal Hadi ikut melakukan teleconference maupun video conference yang rutin dilakukan Polri untuk berkoordinasi dengan jajaran. “Ke depan, saya kira masih banyak tantangan yang kita hadapi, mulai yang untuk short term, Natal dan tahun baru. Kemudian dinamika politik 2018, di mana 171 daerah serempak melakukan pemilu, kami sangat mengharapkan kerja sama dengan TNI karena kita harus menjaga agar stabilitas keamanan tetap terjalin,” lanjutnya.
Sementara itu, Tito menyebut masalah TNI-Polri yang panas-dingin sebagai persoalan beda pendapat yang wajar. Meski begitu, Tito meminta agar kedua belah pihak tidak melakukan pelanggaran hukum. “Beda pendapat itu wajar saja dan nanti kita akan selesaikan kalau beda pendapat. Yang jelas, tidak boleh ada pelanggaran hukum. Kalau ada pelanggaran hukum, dari Polri pasti menindak tegas anggota yang nggak bener,” sambung Tito.
Tito menegaskan tidak akan segan-segan menindak oknum yang membuat hubungan TNI-Polri jadi panas-dingin. “Oknum-oknum yang nggak beres kita selesaikan. Kita tindak tegas mereka. Yang penting komitmen di tingkat pimpinan untuk membangun sinergi sebaik-baiknya, yang tulus, saya kira itu yang paling penting,” tuturnya.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
