Wiranto: Pemerintah Kaji Pemindahan Lapas Koruptor di Pulau Terpencil
Jakarta – Kasus suap yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, memperkuat dugaan penyalahgunaan lapas. Pemerintah pun mengkaji pemindahan lapas koruptor di pulau terpencil.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, letak lapas koruptor di kawasan perkotaan juga menjadi salah satu penyebab adanya penyalahgunaan lapas. Lapas koruptor, Wiranto mengungkapkan, seharusnya berada di kawasan pulau-pulau terluar di Indonesia.
“Masalah utama sebenarnya adalah lokasi. Harusnya lapas itu ada di pulau terluar dan terpencil,” ujar Wiranto di Jakarta, Senin (23/5).
Saat ini, pemerintah telah mengkaji dan segera mengatasi permasalahan suap di lapas. Salah satunya adalah kajian untuk memindahkan lapas koruptor yang ada di perkotaan ke kawasan pulau terpencil.
“Ini sedang dibuat suatu kajian bagaimana memindahkan lapas-lapas itu ke pulau-pulau luar,” tambahnya lagi.
Baca Juga:
- Terkait Suap, Kemenkumham Harus Lakukan Evaluasi Sistem Lapas
- KPK: Suap di Lapas Sangat Terang-terangan dan Tak Pakai Sandi
- KPU Coret Lima Caleg Mantan Narapidana Korupsi
Wiranto pun menyebut pemerintah telah memilih beberapa pulau yang bisa digunakan untuk lapas bagi terpidana korupsi. Dari sekitar 17.000 pulau yang ada di Indonesia, imbuh Wiranto, masih ada sekitar 6.000 pulau yang belum dihuni.
“Masa dari 6.000 itu enggak ada yang bisa dibuat penjara, ya, satu atau dua pulau kan bisa,” imbuhnya.
Setiap lapas, menurut Menkopolhukam, seharusnya tidak bisa dihuni dari berbagai kasus. Tidak bisa dicampur. “Harusnya, yang korupsi itu korupsi saja, yang terorisme itu ya terorisme saja. Dipisah, enggak bisa dong disatukan,” ujarnya lagi.
Untuk saat ini, pemerintah akan memperketat lapas-lapas yang sudah ada seraya menunggu pembangunan lapas khusus koruptor yang akan dibuat di pulau terpencil. Menkopolkuham memastikan, pemerintah akan memperketat penjagaan di lapas-lapas yang berada di perkotaan.
“Karena perlu waktu dan proses panjang, sambil menunggu, kami lakukan pembenahan dan memperketat pengawasan terhadap lapas yang sudah ada,” imbuhnya.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
