Lelang Blok Migas pun Ditutup
Jakarta – Setelah Peraturan Pemerintah (PP) No.53 Tahun 2017 tentang Pajak Gross Split diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah tutup lelang blok minyak dan gas bumi tahun ini, pada Jumat (29/12/2017).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, pihaknya akan menutup lelang blok migas besok meskipun sebelumnya ditetapkan tenggat waktu pengembalian dokumen partisipasi lelang yakni 31 Desember 2017. “Kami tutup, tidak ada perpanjangan,” ujarnya di Kementerian ESDM, Kamis (28/12/2017).
Arcandra menyebutkan, setidaknya ada tiga perusahaan yang telah mengembalikan dokumen partisipasi. Kendati demikian, dia tak merinci berapa jumlah keseluruhan yang telah mengakses dokumen.
Seperti diketahui, pemerintah telah memperpanjang masa akses dan pemasukan dokumen partisipasi sebanyak tiga kali karena menanti proses terbitnya rancangan PP yang mengatur tentang perpajakan gross split.
Pertama, pemerintah memperpanjang batas lelang karena belum selesainya beleid yang mengatur perpajakan gross split. Pemerintah merevisi batas akses dokumen menjadi 11 September 2017 dan 18 September 2017 untuk pemasukan dokumen partisipasi.
Kedua, batas jadwal untuk akses dokumen dan pengembalian dokumen kembali diundur. Pemerintah menetapkan jadwal baru untuk lelang blok migas konvensional dan nonkonvensional hingga 20 November 2017. Sementara itu, batas pengembalian dokumen 27 November 2017 berlaku pada skema penawaran langsung dan lelang reguler.
Pemerintah merevisi jadwal lelang karena terdapat perubahan bobot bagi hasil yang bisa didapat kontraktor melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
Terakhir, pemerintah menetapkan batas akhir akses dokumen lelang hingga 24 Desember 2017 dan batas memasukkan dokumen lelang pada 31 Desember 2017.
Blok Migas yang Ditawarkan
Pada tahun 2017, pemerintah menawarkan 15 wilayah kerja yang terdiri dari 10 blok migas konvensional, dan 5 blok migas nonkonvensional. Berikut daftarnya:
- Blok migas konvensional yang ditawarkan melalui penawaran langsung: Andaman I, Lepas Pantai Aceh; Andaman II, Lepas Pantai Aceh; South Tuna, Lepas Pantai Natuna; Merak Lampung, Lepas Pantai dan Daratan Banten-Lampung; Pekawai, Lepas Pantai Kalimantan Timur; West Yamdena, Lepas Pantai dan Daratan Maluku dan Kasuri III, Daratan Papua Barat.
- Blok migas konvensional yang ditawarkan melalui lelang reguler: Tongkol, Lepas Pantai Natuna; East Tanimbar, Lepas Pantai Maluku dan Mamberamo, Daratan dan Lepas Pantai Papua.
- Blok migas non konvensional yang ditawarkan melalui penawaran langsung: MNK Jambi I, Onshore Jambi (Shale Hydrocarbon); MNK Jambi II, Onshore Jambi & Sumatera Selatan (Shale Hydrocarbon); GMB West Air Komering, Onshore Sumatera Selatan (Coal Bed Methane/CBM).
- Blok migas non konvensional yang ditawarkan melalui lelang reguler: GMB Raja, Onshore Sumatera Selatan (CBM) dan GMB Bungamas, Onshore Sumatera Selatan (CBM).
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
