Lelang Frekuensi 2.1 GHz Dimenangkan Indosat dan Tri
Jakarta — Lelang frekuensi 2 1 GHz, akhirnya dimenangkan PT Indosat Tbk. dan PT Hutchison 3 Indonesia. Indosat dan Tri masing-masing memenangi blok spektrum selebar 5 MHz untuk seharga Rp423 miliar.
Lelang frekuensi 2,1 GHz ini, menurut Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Noor Izza, ada tiga peserta lelang yang mengikuti proses penawaran harga frekuensi 2.1 GHz yaitu PT Hutchison 3 Indonesia, PT XL Axiata, PT Indosat Tbk. Namun, hanya ada dua pemenang lelang yaitu Indosat dan Tri.
“Pelaksanaan lelang harga telah dimulai pagi hari ini, Senin 30 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB. Dalam pelaksanaannya, pada pukul 11.15 WIB lelang harga telah mendapatkan penawaran tertinggi pada putaran terakhir oleh Indosat dan Tri,” tuturnya, Senin (30/10).
Noor menjelaskan, sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 20/2017 untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, semua peserta seleksi dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis kepada tim seleksi dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah pengumuman seleksi disertai bukti untuk memperkuat sanggahan.
“Sanggahan ini dapat ditujukan kepada Ketua Tim Seleksi dan disampaikan secara langsung ke Sekretariat Tim Seleksi pada Selasa 31 Oktober 2017 yang dimulai pukul 09.00 WIB-15.00 WIB,” pungkas Noor.
Tambahan Pemasukan Negara
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengungkapkan negara akan mendapatkan tambahan pemasukan cukup besar melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari lelang frekuensi 2.3 GHz yang dimenangkan oleh Telkomsel beberapa waktu lalu, dan tentunya dari lelang frekuensi 2,1 GHz yang baru saja dimenangkan Indosat dan Tri.
Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo berpandangan, frekuensi adalah sumber daya terbatas, sehingga lelang frekuensi yang kini diselenggarakan pemerintah harus memberikan kontribusi yang cukup besar untuk PNBP.
“Sudah selayaknya negara mendapatkan tambahan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari lelang frekuensi radio itu. Sebab saat ini negara membutuhkan tambahan pendapatan,” tuturnya beberapa waktu lalu. Hanya saja dugaan Yustinus meleset. Dia nemperkirakan harga penawaran frekuensi 2,1 GHz tersebut bisa setara dengan pita lebar 2.3 GHz.
Sebelumnya, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Prabowo menjelaskan, prinsip utama lelang frekuensi adalah transparan dan memberikan best value for money bagi negara. Sehingga pada lelang kali ini unsur transparan dan memberikan best value for money bagi negara sudah tercapai.
Yang jelas, dengan menangnya Telkomsel di tender frekuensi radio 2.3 GHz, bisa dipastikan negara akan membukukan tambahan Rp3,021 triliun (2x up front fee + 1x spectrum fee) untuk PNBP dari sektor telekomunikasi.
Sementara itu, lelang frekuensi 2,1 & 2,3 GHz yang dilakukan pemerintah merupakan upaya untuk memeratakan kualitas jaringan telekomunikasi kepada masyarakat Indonesia. Beberapa waktu lalu, I Ketut Prihadi, Komisioner BRTI, mengatakan pemanfaatan frekuensi 2,1 dan 2,3 GHz akan menambah kapasitas jaringan di kota-kota padat penduduk.
“Kapasitas spektrum yang saat ini ada sudah crowded, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung,” jelas I Ketut.
Kapasitas jaringan yang besar, tentunya akan meningkatkan kualitas layanan dari para operator. Alhasil, komunikasi antar masyarakat akan semakin lancar. “Dengan penambahan kapasitas ini, kualitas layanan akan menjadi lebih baik sehingga manfaatnya dirasakan oleh pelanggan,”ujar I Ketut..
Secara terpisah, Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara, mengakui bahwa orientasi penggunaan frekuensi 2,1 dan 2,3 GHz bukan pada persoalan coverage (jangkauan), melainkan pada masalah kapasitas yang dimiliki oleh operator.
“Nah ini pesertanya terbatas karena spektrum ini bukan untuk menjawab masalah coverage operator, tetapi masalah kapasitas,” ungkap Menteri yang akrab disapa Chief RA di Jakarta.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
