LIPI: Penelitian Sosial dan Humaniora Belum Dimanfaatkan Perumus Kebijakan
Jakarta – Kepala Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sri Sunarti Purwaningsih mengatakan peran ilmu sosial dan humaniora sangat signifikan untuk membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat namun belum memanfaatkan dalam pembuatan kebijakan. “Kami melakukan kajian penelitian dan mengomunikasikan pada masyarakat sebagai salah satu tanggung jawab penelitian yang didanai oleh pemerintah,” ujar Sri di Jakarta, Rabu (29/11/2017).
Penelitian sosial dan humaniora yang dilakukan LIPI menurut Sri, terkadang tampak sederhana, namun sebenarnya hasilnya dapat memberikan dampak yang signifikan. Sayangnya terkadang hasil penelitian itu kurang mendapat perhatian dari para pengambil kebijakan.
Untuk itu, Sri berharap para pengambil kebijakan dapat lebih memperhatikan dan menghargai masukan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. “Dengan kata lain, adanya sebuah kebijakan yang berlandaskan pada bukti ilmiah hasil penelitian. Dengan landasan tersebut, maka dapat mengurangi kebijakan yang memiliki kemungkinan gagal atau hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak berimbang,” lanjutnya.
Sri juga mengatakan di sisi lain ia juga menyoroti bahwa selama ini masih terdapat kesenjangan antara apa yang dipikirkan atau yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan dengan apa yang dikaji. “Kesenjangan ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang baik antara ilmuwan sosial dengan pemangku kepentingan, untuk menangkap kebutuhan pemangku kepentingan dalam penelitian yang akan dilakukan,” katanya.
Sri pun memaparkan sebagai solusinya, kepekaan dan kemampuan untuk menangkap kebutuhan serta permasalahan yang sedang dihadapi masyarakat dan pemangku kepentingan sangat dibutuhkan. Bila itu sudah bersinergi dengan baik, maka penerapan kebijakan akan terhindar dari gesekan yang merugikan di masyarakat.
Misalnya saja, kasus-kasus penolakan publik atau ketidakpuasan terhadap kebijakan, seperti aksi demonstrasi hingga langkah hukum berupa gugatan judicial review, bisa dihindari. “Kasus-kasus itu menyiratkan banyaknya permasalahan dalam proses perumusan kebijakan, konten kebijakan, hingga implementasinya. Artinya, kebijakan itu terkadang masih kurang memperhatikan hasil kajian penelitian,” ujar Sri.
Lebih lanjut Sri menjelaskan selama ini LIPI menghasilkan penelitian sosial dan humaniora di bidang kemasyarakatan dan kebudayaan dengan beberapa aspek cakupan yang menjadi isu utama. “Aspek tersebut meliputi agama dan filsafat, multikulturalisme, hukum dan masyarakat, serta ekologi sosial dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
