Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan Harapkan Kontribusi Indonesia Dalam Perdamaian
Bogor – Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan mengharapkan peranan Indonesia dalam menengahi konflik yang terjadi di Afghanistan. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo setelah menerima kunjungan delegasi High Peace Council (HPC) atau Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan yang dipimpin langsung ketuanya, Mohammad Karim Khalili di Istana Kepresidenan Bogor.
“Kita dianggap netral di tengah, tidak memiliki kepentingan. jadi antusias yang disampaikan oleh beliau akan kita sambut baik dan saya tadi juga menyampaikan segera akan menyusun jadwal secepatnya nanti,” ujar Presiden.
Presiden Jokowi menyampaikan akan segera mengundang ulama-ulama Afghanistan, Pakistan dan negara lainnya sebagai langkah awal proses perdamaian.
“Kemudian juga bersama-sama dengan ulama di Indonesia untuk bersama-sama mencarikan solusi bagi saudara-saudara kita yang ada di Afghanistan,” ujar Presiden.
Menurut Presiden, dalam pertemuan tersebut Khalili menyampaikan bahwa Indonesia adalah sebuah contoh penerapan Islam yang benar. “Dan mereka ingin sharing dan belajar banyak mengenai Islam moderat yang ada di Indonesia,” ucap Kepala Negara.
Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan yang dipimpin langsung ketuanya, Mohammad Karim Khalili (Biro Pers Setpres)
Sementara itu, Khalili menyampaikan bahwa dirinya membawa 39 orang delegasi dan sangat bangga dapat berada di Indonesia.
Ia juga mengatakan sangat senang jika Indonesia dapat berperan menyelesaikan konflik di Afghanistan karena dirinya menganggap Islam di Indonesia adalah Islam yang moderat.
“Kami menyadari pentingnya peranan ulama Indonesia. Kami sangat berharap Indonesia dapat membantu kami mencapai perdamaian dan stabilitas di Afghanistan. Dan kami sangat senang permintaan kami diterima serta menantikan peran Indonesia untuk mempercepat proses perdamaian di Afghanistan,” tutur Khalili.
Selain membantu proses perdamaian di Afghanistan, Khalili mengakui bahwa pengalaman Indonesia dalam mewujudkan toleransi antar suku, budaya dan agama sangat penting. “Pengalaman Indonesia ini sangat penting bagi negara kami dan akan menerapkannya,” ucap Khalili.
Selain bertemu Presiden, Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan dijadwakan juga akan berdialog dengan Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, dan berkunjung ke Istiqlal, pondok pesantren dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
“Untuk melihat kenapa di Indonesia bisa rukun, bersaudara,” kata Presiden.
Adapun kunjungan Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang berlangsung April 2017.
Setelah mengadakan pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor, Presiden kemudian menjamu delegasi Majelis Tinggi Perdamaian Afghanistan di sebuah kafe yang berada di kawasan Kebun Raya Bogor.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
