Catatan untuk Pemerintah: Masjid Lingkungan Pemerintahan Harus Diperhatikan
Jakarta – Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) membuat peta radikalisme berdasarkan masjid – masjid Lingkungan Pemerintahan. Hal ini dipaparkan studi infiltrasi paham radikal terhadap 100 masjid di Kementerian, Lembaga, dan BUMN yang dipublikasikan Minggu (8/7).
Dari hasil survei menunjukkan bahwa 66 persen Masjid Kementerian moderat, sedangkan 34 persen radikal. Lalu Masjid Lembaga 71 persennya moderat dan 29 persen radikal.
Sedangkan untuk Masjid BUMN berbanding terbalik. 43 persennya moderat dan 57 persennya radikal.
Adapun indikasi konten radikal tersebut, dibagi lagi dalam tiga kategori, yakni kategori Rendah, Sedang dan Tinggi.
Baca Juga: Kejati DKI Jakarta Mendesak Polisi Melimpahkan Berkas Perkara RJ Tahap Dua
Untuk Level Radikalisme Berdasarkan Jenis Masjid, di BUMN lebih banyak yang berkategori sedang. Sementara masjid di Kementerian banyak yang berkategori rendah. Dan di masjid lembaga banyak yang berkategori tinggi.
Untuk Kategori Rendah, secara umum cukup moderat namun tetap berpotensi radikal. Ia menjelaskan Rendah itu misalnya dalam konteks intoleransi, khatib tidak setuju tindakan intoleran, tetapi memaklumi jika terjadi intoleransi.
Sedangkan untuk Kategori Sedang, lanjut Agus, berarti tingkat radikalismenya cenderung tinggi. Ia lalu menggambarkan dalam konteks intoleransi, khatib setuju tapi tidak sampai memprovokasi jamaah untuk bertindak intoleran.
Selanjutnya untuk kategori Tinggi, ini adalah level tertinggi di mana khatib bukan sekadar setuju, tetapi sampai memprovokasi agar melakukan tindakan intoleran.
Survei dilakukan pada 29 September sampai dengan Oktober 2017 lalu. Adapun data yang dikumpulkan berasal dari rekaman Khutbah Jumat di 100 Masjid lingkungan pemerintahan. Termasuk juga dari buletin, brosurm kalenderm hingga majalah dinding.
Selain menggunakan metode rekanam audio dan video, pengambilan gambar juga menjadi metode pengumpulan data survei.
Dari situ, P3M mengatakan bahwa setiap minggunya rata-rata 90 persen rekaman audio dan 68 persen rekaman video terkumpul. Adapun video ini hanya untuk memvalidasi audio.
Namun tidak semua masjid bersedia menyerahkan rekaman khutbahnya. Dari survei, alasan mengapa masjid tidak ingin menyerahkan rekaman adalah karena alasan keamanan atau dicurigai dan posisinya tidak memungkinkan. Adapun alasan lain adalah karena dianggap terlalu mencolok dan alat rekam tidak memadai.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
