Masyarakat Baduy Dalam Minta Kemendagri Percepat Kejelasan Kolom Agama
Lebak – Penghayat kepercayaan sudah diperbolehkan ditulis di kolom agama KTP-El, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Tetua adat Baduy Dalam, Wakil Jaro Cibeo Ayah Mursid mendesak Kementerian Dalam Negeri mempercepat kejelasan kolom agama “Selam Wiwitan” yang dicantumkan pada KTP Elektronik (KTP-El) setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu. “Pemerintah tentu wajib melindungi semua kepercayaan agama masyarakat, termasuk Suku Baduy,” kata Ayah Mursid saat mengikuti HUT Lebak ke-189 di Pendopo Lebak, Sabtu (2/12/2017).
Ayah Mursid mengatakan masyarakat Baduy hingga kini menunggu kepastian dan kejelasan soal kepercayaan agama di kolom KTP-El yang saat ini sudah ditangani Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Ayah Mursid masyarakat Badui mengapresiasi putusan MK itu, namun hingga kini belum ada kejelasan pengakuan agama Selam Wiwitan dicantumkan pada KTP-El. “Kami berharap Kemendagri segera menindaklanjuti kejelasan kepercayaan agama masyarakat Baduy ke pemerintah daerah,” katanya menjelaskan.
Menurut dia, saat ini KTP-El khusus masyarakat Baduy belum dicantumkan Selam Wiwitan pada kolom agama. Sebab, Kemendagri belum menyalurkan blangko khusus untuk penganut kepercayaan hasil dari putusan MK itu. Namun, masyarakat Baduy tetap berkeinginan “Selam Wiwitan” diakui sebagai agama di Indonesia dan ditulis di kolom KTP-El. Masyarakat Baduy juga bagian warga negara Indonesia, sehingga pencantuman agama kepercayaan nenek moyang memiliki legalitas secara hukum dan sosial. “Kami sakit hati dan malu jika dinyatakan warga Baduy tidak memiliki kepercayaan karena pada kolom agama ditulis kosong,” katanya.
Ayah Mursid meminta Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Bupati Iti Octavia bisa mencantumkan Selam Wiwitan sebagai agama masyarakat Baduy ditulis di kolom agama pada KTP-El. Sebetulnya, agama Selam Wiwitan itu yang pertama kali ada di Tanah Air dan mereka dilakukan sunat juga perkawinannya mengucapkan dua kalimat sahadat. Untuk itu, kepercayaan agama masyarakat Baduy “Selam Wiwitan” dan ditulis di kolom KTP-El. “Kami berharap Bupati Lebak bisa mencantumkan agama warga Baduy pada KTP-El itu setelah putusan MK ditindaklanjuti Kemendagri,” kata tetua Baduy Dalam.
Tetua adat Baduy Dainah mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kemendagri tentu harus menjalankan putusan MK dengan mencantumkan identitas agama masyarakat Baduy. Meskipun putusan MK itu diusulkan pada kolom agama “Tuhan Yang Maha Esa” dan “Penghayat Kepercayaan”.
Namun, putusan MK tersebut masih “fleksibel” dan bisa diakomodir dengan kejelasan kepercayaan agama. Misalnya, masyarakat Baduy mempercayai agamanya “Selam Wiwitan” bisa ditulis pada KK dan KTP-El.
Sebelumnya, kata Dainah, agama masyarakat Baduy tidak diakui oleh pemerintah berdasarkan UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pemerintah hanya mengakui enam agama di Indonesia antara lain Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu.
Masyarakat Baduy yang berpenduduk 11.276 jiwa disamakan tidak memiliki agama kepercayaan. “Kami sangat keberatan sebagai warga negara Indonesia, namun tidak tercantumkan agama pada KTP-El dan KK,” katanya.
Ia mengatakan, masyarakat Baduy dalam waktu dekat akan berdialog dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mempertanyakan secara teknis proses pembuatan KTP-El. Di mana proses pembuatan KTP-El masyarakat Baduy harus dicantumkan “Selam Wiwitan” pada kolom identitas itu.
Masyarakat Baduy yang tinggal di lahan adat tanah ulayat seluas 5.100 hektare dengan jumlah penduduk 11.716 jiwa tersebar di 65 perkampungan. Jumlah masyarakat Baduy yang harus memiliki KTP-El sebanyak 7.236 jiwa, namun tercatat 4.184 jiwa sudah memiliki KTP-El dan sisanya 3.052 jiwa belum miliki KTP.
Begitu juga jumlah kartu keluarga sebanyak 3.412 KK, namun tercatat 2.387 sudah miliki KK dan sisanya 941 belum miliki KK. “Kami yakin jika kepercayaan agama Badui ditulis “Selam Wiwitan” dipastikan seluruh warga Baduy memiliki KTP-El,” katanya.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
