Menanti Perpanjangan Kontrak, Freeport Mencoba Beri Iktikad Baik
Mimika – Belum usai tarik ulur perihal permohonan perpanjangan kontrak, PT Freeport Indonesia rupanya mencoba memberikan iktikad baik dengan berkontribusi pada bidang kesehatan. Perusahaan tersebut menggandeng pemerintah daerah setempat dengan membuat klinik kesehatan terapung. Hal ini pun diklaim untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di area pesisir barat dan timur Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Adapun klinik terapung diadakan agar frekuensi layanan terjadwal dan akses layanan kesehatan dasar yang lengkap dapat terjangkau masyarakat.
“Kami juga bermitra dengan pemerintah daerah dalam mendukung mobilisasi transportasi udara bagi pasien darurat medis,” kata Manager Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Kerry Yarangga dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/7).
Klinik terapung itu kurang lebih berupa kapal berukuran 17×5 meter dengan kapasitas 13 penumpang. Kapal tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti 3 ruang tidur, ruang pemeriksaan, ruang observasi atau trauma, area laboratorium mini, dan ruang obat. Alat-alat medis pun tersedia di sana. Semua mencakup alat penunjang diagnostik, seperti alat rekam jantung dan mesin pemeriksaan darah lengkap, alat medis penanganan kegawatdaruratan seperti alat resusitasi, alat pacu jantung, hingga konsentrator oksigen.
“Klinik terapung lengkap dengan alat medis bedah minor, serta alat medis pemeriksaan ibu hamil dan melahirkan,” lanjut Kerry.
Sedangkan Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Saiful Taqim pun mengaku terbantu dengan klinik terapung tersebut. “Pemda sangat terbantu terutama dalam inovasi dukungan akses pesisir laut dan udara. Karena Pemda kesulitan mengakses puskesmas-puskesmas di pegunungan. Kami pun terbantu dalam mengatasi keterbatasan sumber daya,” ujar Saiful.
Sementara Dewan pembina Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah, Erna Witoelar mengatakan kerja sama pemerintah daerah dan mitra kerjanya di daerah punya peran penting untuk dapat melaksanakan program the Sustainable Development Goals (SDGs) dengan praktik-praktik inovatif di tingkat lokal. Program itu bisa dilakukan pemerintah dengan dibantu bersama-sama oleh pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan. Selain itu juga untuk memberikan ruang kepada pekerja perempuan agar berkontribusi, penyediaan air minum, serta menuntaskan kekurangan gizi pada anak.
“Kegiatan ini punya pesan bahwa ada kesepakatan negara-negara PBB untuk mengentaskan kemiskinan secara tuntas. Menyelesaikan masalah dampak sosial ekonomi yang timbul dari pembangunan,” ujarnya. Perusahaan-perusahaan yang menyasar sektor kesehatan dengan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat memang harus ditingkatkan.
Memperbaiki Ketegangan
Seperti diketahui, negosiasi antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Freeport Indonesia memang tengah memasuki babak baru. Kedua belah pihak masih saling mempertahankan pendapatnya mengenai perpanjangan masa operasional. Kementerian ESDM menginginkan perpanjangan kontrak dilakukan dua tahap, masing-masing tahap memiliki waktu 10 tahun. Sebaliknya, perusahaan asal Amerika Serikat itu menginginkan perpanjangan masa operasi langsung hingga 2041. Adapun kontrak Freeport berakhir 2021.
Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji pun mengatakan bahwa keinginan Freeport mendapatkan perpanjangan hingga 2041 sudah disampaikan ke pemerintah. Perusahaan asal Amerika Serikat itu menyampaikan meski pemerintah memberi perpanjangan hingga 2031, tapi harus ada klausul yang menyebutkan karena ada itikad baik, pemerintah memberikan sinyal perpanjangan 10 tahun kedua. Namun, sampai saat ini pemerintah tetap pada pendiriannya, jika seluruh yang diamanatkan peraturan perundangan dipatuhi, Freeport akan mendapatkan perpanjangan 10 tahun terlebih dulu.
“Sesuai arahannya Menteri ESDM itu sampai 2031,” kata Teguh, belum lama ini di Jakarta.
Penegasan pun sebelumnya juga sudah disampaikan Presiden Joko Widodo. Ia berjanji akan mengambil sikap terkait negosiasi antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia. “Kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” tegas Jokowi.
W. Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
