Mendagri: Laut Bukan Pemisah, Tapi Pemersatu Bangsa
Cirebon – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam acara perayaan Hari Nusantara 2017 mengatakan, bahwa dengan peringatan Hari Nusantara 2017 ini, mudah-mudahan akan memperkuat kekuatan bangsa kita sebagai bangsa bahari, bangsa yang besar dalam upaya memperteguhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sedianya Hari Nusantara 2017 yang diselenggarakan di Cirebon ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Namun, presiden berhalangan hadir karena harus berkunjung ke Turki. Untuk itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan saya (Menteri Dalam Negeri) untuk membuka kegiatan tahunan ini,” ungkap Tjahjo dalam sambutannya pada puncak acara Hari Nusantara 2017 di Pelabuhan III Muara Jati, Cirebon, Rabu (13/12).
Dipilihnya Kota Cirebon sebagi tempat pelaksana Hari Nusantara 2017, lanjut Tjahjo merupakan sesuatu hal yang tidak salah. Pasalnya, Cirebon sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawa Barat dengan tema yang diusung adalah “Gotongroyong Dalam Kebhinekaan di Nusantara Guna Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”.
“Ini poros kekuatan maritim yang saya kira tegak luru bisa melewati selat Sulawesi, bisa sampai ke utara, dan dibelakangnya terdapat lautan yang cukup besar, yakni laut hindia,” ucapnya.
Menrut dia, jika kita mengingat kembali salah satu lagu nasional Indonesia, yaitu “dari sambaing sampai merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia” kuncinya adalah ada pada tiga matra TNI-AL yang juga didikung oleh darat dan udara yang ingin menjaga kedaulatan NKRI.
Tjahjo mengungkapkan, tahun depan TNI-AL akan memiliki empat unit kapal selam yang akan menjaga kedaulatan NKRI. Saat ini, TNI-AL telam memiliki 151 uni kapal perang yang lengkap dengan persenjataannya untuk menjaga NKRI. Selain itu, TNI juga telah mempersiapkan tiga kapal induk. Kapal induk yang dimaksud Tjahjo bukan kapal induk yang kita ketahui, namun kapal induk yang dimaksud adalah pualu-pulau yang ada diperbatasan seperti Natuna, Bitung, dan Pulau Selaru sebagai basis kekuatan Indonesia.
“Selaru yang berdekatan dengan Australia, Natuna berdekatan dengan sejulah Negara-negara tetangga seperti Filipina, Tiongkok, Vilipina dan sebagainya. Begutu pula dengan Bitung. Mudah-mudahan ini bisa terwujud sesuai keinginan Presiden Joko Widodo bahwa tahun 2019 sudah bisa terwujud dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara kita,” paparnya.
Laut Masa Depan Bangsa
Deklarasi Juanda sebagai tonggak bagi penyatuan wilayah NKRI secara utuh yang tidak lagi terdapat laut internasional, sehingga melalui pernyatan diri sebagai Negara kepualau, maka laut bukan pemisah, tapi pemersatu bangsa. Untuk itu, melalau Kepres Nomor 126 Tahun 2001 Presiden RI ke 5, yakni Megawati Soekarnoputri menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara.
Dalam pidato pertama Presiden Joko Widodo, Ia mengatakan bahwa kita telah lama memungguni laut, memungguni selat dan teluk. Padahal, sebagai bangsa maritim, laut adalah masa depan bangsa.
“Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Kementerian Pertahanan menterjemahkan arahan dari Prsiden tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kelautan nasional melalui tiga misi, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan,” ujar Tjahjo.
Tjahjo juga menambahkan, bahwa salah satu wujud nyata dari pelaksanaan misi tersebut adalah dengan menagakkan hukum di laut melalui pemberantasan illegal fishing yang mana telah memeberikan dampak yang signifikan baig perikanan di beberapa daerah di seluruh Indonesia, bahkan di dunia internasional.
“Tinggal bagaimana kita sebagai pemerintah pusat dan daerah untuk memberdayakan nelayan kita untuk semakin lebih sejahtera di masa-masa yang akan datang. Itulah yang menjadi komitmen pemerintahan ini,” imbuh Tjahjo.
Tjahjo berharap, peringatan hari nusantara ini tidak hanya sekedar seremoni tiap tahun, tapi juga harus menjadi model kedaulatan maritim, ketahanan nasional kelautan , dan pembangunan yang terintegrasi bagi kepualaun terluar atau terpencil yang merupakan yang merupakan wujud sinergitas program kementerian atau lembaga dalam pembangunan kelautan.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
