Mendagri Sambangi Bawaslu Bahas Persiapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyambangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (9/1). Kedatangannya tersebut, selain untuk bersilaturahmi dengan jajaran komisioner Bawaslu, dirinya juga ingin mengetahui kesiapan Pilkada Serentak 2018 dan juga Pemilu 2019.
“Silaturahmi ini dalam rangka proses Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019,” ujar Tjahjo di Kantro Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (9/1).
Tjahjo tak sendirian menyambangi kantor Bawaslu. Dirinya ditemani oleh sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diantaranya adalah Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Dodi Riyatmadji, Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Gede Suratha.
Tjahjo mengatakan, pihaknya berkomitmen agar pilkada berlangsung jujur, adil, aman dan demokratis. Untuk itu, ia berharap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2018 maupun Pilpres 2019 dapat meningkat.
“Tidak ada politik uang, kampanye hitam,” tegasnya.
Dia juga mengatakan, Kemendagri akan bekerjasama dengan Bawaslu apabila ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral.
“Berkaitan dengan politik uang, termasuk mencari titik temu mengawasi kampanye hitam,” ungkapnya.
Tjahjo menyadari, bahwa Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) sulit menindak kampanye hitam dan isu-isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) tanpa ada pengaduan. Meski begitu, Mendagri optimistis, bahwa Bawaslu hingga Panwaslu di daerah dapat bekerja optimal dengan didukung pihak kepolisian, kejaksaan, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN).
Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, pihaknya telah siap mengawasi Pilkada Serentak 2018 serta Pemilu 2019.
“Kelembagaan kami di kecamatan sudah terbentuk,” ujar Abhan.
Menurutnya, pihaknya telah meneruskan kepada seluruh pengawas hingga tingkat terbawah agar bersiaga. Khususnya, mencermati proses pendaftaran pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah.
“Peserta biasanya injury time (akhir waktu) mendaftarnya. Padahal pengawasannya susah kalau mepet-mepet. Sejauh ini belum ada info signifikan terkait pendaftaran, tapi yang jelas kami akan mengawasi sampai penetapan paslon,” tuturnya.
Untuk diketahui, pendaftaran pasangan calon Pilkada serentak 2018 telah dibuka mulai 8-10 Januari 2018. Sedangkan penetapan paslon dijadwalkan pada 12 Februari 2018.
“Ada fenomena menarik dari calon perseorangan, dari 171 daerah yang melaksanakan pilkada, sejauh ini ada 141 pasangan, variatif dari kabupaten, kota dan provinsi. Tapi apakah nanti verifikasi memenuhi syarat atau tidak, kita tunggu penetapan KPU,” tandasnya.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
