Komitmen Pemerintah Mendorong Kemandirian Ekonomi Masyarakat
Jakarta – Di era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pemerataan ekonomi dinilai membaik dibanding sebelumnya. Komitmen untuk membangun dari pinggir jadi salah satu indikator penguatnya. Tak cuma itu, pemerintah pun terus mendorong terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat.
Sebagaimana diketahui, pengembangan sumber daya manusia saat ini menjadi fokus pekerjaan Presiden Jokowi di samping penggalakkan sektor infrastruktur. Banyak hal yang sudah dan terus dilakukan pemerintah dalam upaya menciptakan Indonesia mandiri tersebut.
Salah satunya melalui kegiatan wirausaha yang didukung dengan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai. Hal inilah yang dinilai menumbuhkan tren wirausaha, termasuk di kelompok UMKM.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengamini. Menurutnya, momentum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi saat ini harus diperkuat dengan menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi.
“Mental dan pola pikir masyarakat perlu diubah dari pola pikir yang sederhana hanya pada pemenuhan kebutuhan saja menjadi lebih memiliki jiwa wirausaha,” ujar Sesmenko dalam acara Rembuk Nasional “Kemandirian Ekonomi untuk Indonesia Maju” di Manado, Sabtu (27/10).
Baca Juga:
- Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Sangat Besar
- Jokowi Harap Tren Positif Ekonomi Terus Berlanjut
- Sebut Indonesia Masih Terjadi Ketimpangan Ekonomi, Ini Kata Moeldoko untuk Prabowo
Demi terciptanya perubahan pola pikir tersebut, pemerintah pun menjalankan berbagai kebijakan yang mendorong kemandirian masyarakat. Sebagai contoh adalah peningkatan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat.
Sejak Januari 2018, suku bunga KUR egektif per tahun telah diturunkan menjadi 7 persen dari semula 9 persen. Selain itu, target porsi penyaluran juga diprioritaskan ke sektor-sektor produksi seperti pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan.
“Contoh untuk sektor kehutanan, kemandirian ekonomi juga kami dorong melalui percepatan proses pengurusan dan pembagian izin hutan sosial yang lebih cepat dan tepat sasaran sebagai bagian dari reforma agraria.”
“Sehingga kemudian aset tersebut dapat digunakan oleh rakyat sebagai modal menciptakan sumber ekonomi yang mandiri dan produktif serta berkelanjutan,” ujar Susiwijono.
Contoh yang sudah terlaksana lainnya adalah melalui kebijakan penyederhanaan dan perpanjangan masa berlaku Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk UMKM, serta pemberian subsidi biaya sertifikasi SVLK dan biaya penilikan (surveillance).
Bahkan arahnya bukan subsidi lagi, namun ingin membuat tidak perlu membayar, serta pemberian pelatihan dan pendampingan bagi UMKM.
Selain itu pemerintah terus melanjutkan kebijakan di bidang vokasi untuk menciptakan kapasitas SDM. Caranya bisa melalui pelatihan dan training dan vokasi yang terstandarisasi dengan baik yang dituangkan dalam roadmap kebijakan pengembangan vokasi di Indonesia tahun 2017-2025.
Ia mencontohkan yaitu dilaksanakannya proyek percontohan (pilot project) kurikulum SMK Kopi pertama di Jawa Barat. Pendidikan ini diharapkan akan menghasilkan SDM yang mumpuni secara komprehensif, dari hulu ke hilir dalam hal kopi, yang sangat relevan dengan tren saat ini di seluruh dunia.
“Kebijakan seperti ini akan sangat bermanfaat baik bagi angkatan kerja untuk masuk ke dunia usaha maupun untuk menjadi calon wirausahawan ekonomi skala kecil dan menengah,” kata Susiwijono.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
