Mengapa Jokowi Hobi Bagikan Sepeda?
Jakarta – Acara bagi-bagi sepeda kembali dilakukan pada upacara penurunan bendera Merah Putih di Kompleks Istana, Kamis (17/8) kemarin. Sebanyak lima tamu undangan dari berbagai suku yang mengenakan pakaian adat terbaik berhak membawa pulang satu unit sepeda yang disiapkan Presiden Joko Widodo.
Hal yang sama juga dilakukan pada upacara pengibaran bendera di pagi harinya. Bedanya kelima pemenang justru dari kalangan Menteri hingga pejabat negara. Cerita ini pun masih hangat menjadi pembicaraan publik. Pasalnya jika biasanya Presiden Jokowi memberikan sepeda pada siswa-siswi sekolah, kali ini yang mendapatkannya justru para pejabat tinggi.
Adapun kelima pemenang pada pengibaran di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang mengenakan pakaian adat Nias; Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang yang mengenakan pakaian adat Minang, Syarif salah satu asisten ajudan kepresidenan, istri Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Tri Suswati, dan Ibu Agati, salah satu pegawai Istana Kepresidenan.
Cara Presiden Joko Widodo mengapresiasi antusiasme masyarakat Indonesia yang ingin melestarikan budaya kemudian mendapat sambutan positif dari banyak kalangan. Pun saat dirinya kerap memberikan sepeda saat melakukan kunjungan daerah, juga dengan tujuan agar putra-putri bangsa di seluruh pelosok negeri mau belajar dan mengetahui segala hal mengenai Indonesia.
Seperti diketahui, mulai dari anak sekolah, masyarakat di daerah, warga negara Indonesia di Australia, hingga para artis, semuanya pernah merasakan senangnya mendapat hadiah sepeda dari orang nomor satu di negeri ini. Syaratnya pun biasanya hanya satu, berhasil menjawab kuis yang diberikan oleh Jokowi.
Penyanyi Raisa juga pernah mendapatkan sepeda Jokowi. (Tribunnews)
Sebelum dijabat Heru Budi Hartono sekarang, Kepala Sekretariat Presiden sebelumnya, Darmansyah Djumala pernah mengungkapkan bahwa sepeda yang dibagikan Jokowi berasal dari anggaran bantuan sosial untuk Presiden. “Memang ada anggarannya untuk itu. Dari APBN,” ujarnya kala itu. Ia juga menjelaskan bahwa biasanya pihak Istana menyiapkan 5-7 sepeda setiap kali Jokowi akan menghadiri acara yang diikuti masyarakat.
Meski umumnya lima, jumlahnya terkadang bisa bertambah seiring berapa banyaknya masyarakat yang hadir. “Kalau jumlah masyarakat yang hadir sampai 3.000, kita siapkan sekitar 10-12 sepeda,” lanjutnya lagi.
Sepeda Jokowi biasanya dipesan di setiap toko sepeda yang ada atau dekat daerah kunjungan Kepala Negara. Umumnya ada dua jenis sepeda yang dipesan, yakni untuk laki-laki dan untuk perempuan. Tak ada toko atau merek khusus yang dibeli. Sepeda Jokowi bisa bermerek apa saja dan dipesan dari toko sepeda mana saja.
Soal harganya, jika mau ambil contoh merek Polygon, misalnya, harganya bisa berkisar di harga Rp4 jutaan. Sementara harga merek lain bisa di bawahnya.
Seorang siswa SD Muhammadiyah Nanggulan saat membawa pulang sepeda Jokowi karena hapal Pancasila
Mimpi Ada Car Free Day di Seluruh Indonesia
Adapun soal tujuan mengapa sepeda yang dipilih, Presiden ketujuh RI tersebut pernah mengutarakan keinginannya untuk mengajak masyarakat Indonesia peduli pada udara lingkungan. Ia juga mengatakan ingin mencanangkan kegiatan “car free day” atau hari bebas kendaraan bermotor di seluruh kota di Indonesia.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, bersepeda adalah salah satu cara termudah untuk menyesuaikan latihan dalam rutinitas harian, karena hal itu juga merupakan bentuk transportasi yang ramah lingkungan dan polusi, menghemat uang, membuat lingkungan menjadi lebih baik.
Transportasi sehari-hari dengan menggunakan sepeda, kata Jokowi, merupakan putusan yang terbaik. Itu karena kegiatan bersepeda bisa menyehatkan tubuh.
“Siapapun yang menerima agar sekiranya digunakan dengan baik khususnya para pelajar yang mendapatkan, tidak perlu naik kendaraan bermotor atau diantar saat sekolah, maka cukup dengan menggunakan sepeda tersebut sebagai pelopor cinta lingkungan,” kata Jokowi. Selain itu, Jokowi juga berujar bahwa sepeda juga merupakan kendaraan yang merakyat dan bisa digunakan oleh semua kalangan.
Sepeda mungkin memang sepele, namun saat pemberinya adalah Presiden maka itu menjadi sesuatu yang bernilai tinggi.
W. Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
