Menhub Berharap Investor dari China Mengerjakan Kereta Api Cepat Bandung – Kertajati
Jakarta – China menjadi harapan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk menjadi investor pembangunan kereta cepat dari Tegalluar, Kabupaten Bandung, hingga Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Budi mengatakan, rencananya pembangunan kereta cepat dari Tegalluar menuju Bandara Kertajati merupakan terusan dari jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung yang saat ini penyelenggarannya adalah PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Mestinya demikian (China). Saya mungkin tarik ke belakang bahwa kebutuhan [pembangunan infrastruktur] transportasi Indonesia kurang lebih Rp1.500 triliun. Kita punya duit Rp500 triliun. Rp1.000 triliun dari swasta. Kalau sudah ada swasta yang mau masak tarik-tarik lagi,” kata Menhub di Jakarta pada Rabu (25/10/2017).
Pembangunan kereta cepat hingga Bandara Kertajati, papar Budi, akan membuat waktu tempuh dari Tegalluar ke bandara di Majalengka tersebut hanya sekitar 30 menit dengan kecepatan sekitar 200 kilometer per jam dan jarak 80 kilometer.
Pembangunan prasarana kereta cepat dari Tegalluar menuju Bandara Kertajati, ungkap Budi, belum akan dikerjakan dalam waktu dekat. Saat ini, dia mengatakan fokusnya masih pada pembangunan kereta cepat dari Jakarta menuju Bandung.
Tidak ada perubahan struktur pembiayaan maupun nilai investasi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. “By regulasi, memang ada satu hal yang kita lakukan adalah waktu daripada yang diberikan (konsesi) kepada mereka setelah beroperasi,” kata Budi.
Menhub menambahkan, dengan perencanaan yang baik dan koordinasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan tanah yang labil, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung segera dimulai.
Sebelumnya, Humas Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Joice Hutajulu mengatakan penandatanganan amendemen perjanjian konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan pada 4 Oktober 2017.
Penandatanganan tersebut, ungkap Joice, dilakukan setelah adanya pembahasan berulang kali. Dalam amendemen perjanjian konsesi kereta api cepat Jakarta-Bandung, lanjutnya, terdapat beberapa hal yang diubah dari perjanjian konsesi sebelumnya.
Perubahan yang terjadi, ungkapnya, yaitu mengenai prosedur pengakhiran perjanjian oleh pihak kedua. “Jika ada konsekuensi akibat adanya pengakhiran perjanjian oleh pihak kedua, akan dimintakan audit terlebih dahulu oleh jasa penilai publik (BPKP) atau auditor pemerintah yang ditunjuk,” kata Joice.
Kemudian, lanjut Joice, Kemenhub juga meminta agar seluruh pekerjaan konstruksi diasuransikan. Pada prinsipnya, menurut Joice, konsesi sebagaimana telah ditandatangani sebelumnya pada 16 Maret 2016 sudah menjadi dasar bagi PT KCIC untuk memulai pekerjaan prasarana kereta api cepat Jakarta-Bandung. “Amendemen terhadap konsesi kereta api cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan, adalah untuk memperjelas hak dan kewajiban para pihak saja,” pungkas Joice.
Proyek Strategis Nasional
Seperti diketahui, proyek pembangunan infrastruktur kereta api cepat Jakarta – Bandung, adalah termasuk dari 19 proyek strategis nasional di bidang perkeretaapian. Ke-19 proyek itu tertuang dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang telah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 8 Januari 2016.
Ke-19 proyek pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api yang masuk dalam kelompok proyek strategis nasional yang perlu dipercepat pelaksanaannya itu adalah:
| 1 | Kereta Api Makassar – Parepare (Tahap I dari pengembangan jalur Lintas Barat Sulawesi Bag. Selatan) | Provinsi Sulawesi Selatan |
| 2 | Kereta Api Prabumulih – Kertapati (80km – bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) | Provinsi Sumatera Selatan |
| 3 | Kereta Api Kertapati – Simpang – Tanjung Api-Api (bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) | Provinsi Sumatera Selatan |
| 4 | Kereta Api Tebing Tinggi – Kuala Tanjung (Mendukung KEK Sei Mangkei, bagian dari Jaringan Kereta Api Trans Sumatera) | Provinsi Sumatera Utara |
| 5 | Kereta Api Purukcahu – Bangkuang | Provinsi Kalimantan Tengah |
| 6 | Pembangunan rel Kereta Api Provinsi | Provinsi Kalimantan Timur |
| 7 | Double Track Jawa Selatan | Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur |
| 8 | High Speed Train Jakarta – Bandung | Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat |
| 9 | Kereta Api Muara Enim – Pulau Baai | Provinsi Bengkulu – Provinsi Sumatera Selatan |
| 10 | Kereta Api Tanjung Enim – Tanjung Api-Api | Provinsi Sumatera Selatan |
| 11 | Kereta Api Jambi – Pekanbaru | Provinsi Jambi – Provinsi Riau |
| 12 | Kereta Api Jambi – Palembang | Provinsi Jambi – Provinsi Sumatera Selatan |
| 13 | Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor North – South | Provinsi DKI Jakarta |
| 14 | Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Koridor East – West | Provinsi DKI Jakarta |
| 15 | Kereta api ekspres SHIA (Soekarno Hatta – Sudirman) | Provinsi DKI Jakarta |
| 16 | Jabodetabek Circular Line | Provinsi DKI Jakarta |
| 17 | Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi | Provinsi DKI Jakarta – Provinsi Jawa Barat |
| 18 | Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta | Provinsi DKI Jakarta |
| 19 | Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan (Metro Palembang) | Provinsi Sumatera Sela |
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
