Menipu Calon Polisi Keponakan Palsu Kapolri Ditangkap
Jakarta – Sungguh berani sekali, seorang wanita bernama Titin Hendiko alias Triyas Tyindira binti Sarifuddin mengaku-ngaku sebagai keponakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, terkait rekrutmen anggota Polri tahun 2017. Wanita itu, pada Minggu (29/10/2017), ditangkap jajaran Polres Purbalingga.
“Berdasarkan informasi yang didapat, pelaku mengemudikan Toyota Harrier ke arah Ajibarang, kemudian petugas Satreskrim didampingi Kasat Reskrim Polres Purbalingga serta dibantu anggota Reskrim Polres Banyumas mengamankan pelaku, kemudian dilakukan penanggapan terhadap pelaku (Minggu, 29 Oktober),” tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Humas Mabes Polri Rikwanto yang menerima laporan dari Kapolres Purbalingga AKBP Nugroho Agus Setiawan.
Atas penipuan yang dilakukannya, Titin kini menjadi tersangka. Dari dia, polisi mengamankan sejumlah uang dan barang berharga lainnya. Hal ini disampaikan Rikwanto, Senin (30/10/2017). “Pelaku menjanjikan penerimaan Tamtama, Bintara Polri, dan PNS dengan jalur khusus, dengan mengaku-ngaku sebagai saudara beberapa pejabat polri dan keponakan Kapolri untuk meyakinkan korban,” katanya.
Dari Titin polisi menyita barang bukti berupa, uang tunai sebesar Rp 29.2 juta, dua kartu ATM, dua slim BNI, satu kwitansi atas nama seseorang, satu buku catatan, satu unit mobil Toyota Innova nomor polisi R 89 DL, dan satu unit Toyota Harrier nomor polisi D 1177 AS.
Ada pula enam buah cincin emas, satu anting, satu kalung plus liontin, tiga gelang rantai, lima gelang, satu jam tangan, satu ponsel Samsung, hingga tiga bungkus paket pakaian atas nama orang yang berbeda-beda.
Penipuan yang dilakukan Titin terhadap sejumlah calon polisi itu, dibenarkan Kapolda Jawa Tengah Irjen Condro Kirono. “Iya benar ada peristiwa itu,” kata Irjen Condro Kirono ketika dimintai konfirmasi, Senin (30/10/2017).
Modus yang dilakukan pelaku, menurut Condro, dengan mengiming-imingi orang tua korban yang ingin anaknya menjadi polisi. Syarat agar si anak lulus jadi polisi, orang tua korban harus membayar sejumlah uang kepada pelaku.
“Modusnya, orang tua korban diiming-imingi jika anaknya bisa dimasukkan menjadi anggota polisi dengan cara membayar sejumlah uang kepada pelaku. Kemudian anak korban pura-pura berhasil lulus dan dibawa ke sekolah polisi, padahal anak-anak korban disembunyikan di suatu tempat di Semarang,” ujar Condro.
Kemudian, Condro menambahkan, saat dinyatakan lulus oleh pelaku, orang tua korban menyerahkan sejumlah uang. “Setelah itu orang tua korban masih terus dimintakan uang dengan berbagai macam alasan, termasuk terakhir diminta uang puluhan juta dengan alasan untuk membeli seragam polisi,” ujar Condro.
Kerugian Mencapai Rp 1,7 M
Sementara itu, Kapolres Purbalingga AKBP Nugroho Agus mengatakan, satuan Reskrim Polres Purbalingga telah berhasil ungkap kasus penipuan. “Modusnya, penerimaan tamtama, bintara Polri dan PNS dengan jalur khusus yang mengaku mengatasnamakan keponakan Kapolri dengan kerugian kurang lebih Rp 1,7 miliar,” ujar Kapolres Purbalingga AKBP Nugroho Agus Setiawan kepada detikcom, Senin (30/10/2017).
Nugroho mengatakan ada delapan orang korban penipuan yang mengaku keponakan Kapolri tersebut. Pelaku Titin Hendiko melancarkan aksi sejak 12 Februari hingga 29 Oktober 2017.
- Suyanto 54 tahun, PNS, alamat Desa Kalimanah Kulon Rt. 02/02 Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga.
- Darsun bin Sanmukim, 26 tahun, PNS, alamat Desa Candinta Rt. 03/07 Kecamatan Kutasari, Kabupataen Purbalingga.
- Eko Sugeng bin Dartam Darmosuwito, umur 50 tahun, Polri, alamat Desa Jompo Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga.
- Solikhun bin Mardiyano, 43 tahun, Swasta, alamat Desa Babakan Rt. 11 Rw.03 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.
- Rochinah binti Rochadi, 51 tahun, Dagang, alamat Desa Blater Rt. 01 Rw. 03 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga.
- Bariati, 48 tahun, dagang, Desa Candinata Rt 14/7 Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga.
- Awaludin Sidik, 31 tahun, Desa Candinata Kutasari, Kabupaten Purbalingga.
- Arif Susilo, 26 tahun Desa Candinata Kutasari, Purbalingga.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
