Menlu RI Dorong ASEM Lakukan Kerja Sama Konkret Untuk Perdamaian dan Pembangunan Berkelanjutan
Naypyidaw – “Perdamaian dan pembangunan berkelanjutan adalah 2 sisi pada mata uang yang sama. Tanpa perdamaian tidak ada pembangunan berkelanjutan dan tanpa pembangunan perdamaian dapat terancam,” demikian di tegaskan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi dalam penyataannya pada Pertemuan Tingkat Menteri Asia-Eropa (ASEM) ke-13 di Naypyidaw, Myanmar, yang mengambil tema “Strengthening Partnership for Peace and Sustainable Development”.
Indonesia memandang kontribusi nyata ASEM yang beranggotakan 53 negara dan organisasi di kedua kawasan, sangat penting untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Dalam kaitan ini Menlu RI menyerukan 3 bidang kerja sama konkret yang perlu ditingkatkan ASEM yaitu, penanggulangan terorisme dan radikalisme, perang melawan perdagangan narkoba, dan penanganan IUU Fishing.
Dibidang kerja sama penanggulangan terorisme dan radikalisme, Menlu RI menekankan pentingnya negara-negara ASEM meningkatjan kerja sama khususnya dibidang pertukaran intelejen, peningkatan kapasitas aparat keamanan, tukar pengalaman mengenai legislasi serta program deradikalisasi. “Dalam melawan terorisme dan radikalisasi, juga penting bagi semua anggota ASEM untuk tingkatkan kerja sama dalam menyebarkan nilai nilai toleransi dan moderasi,” ucap Menlu Retno.
Terkait dengan kerja sama melawan perdagangan narkoba, Menlu RI menyampaikan bahwa perdagangan narkoba dapat berkontribusi kepada ketidak stabilan kawasan. Oleh karenanya, kerja sama antara negara asal, transit dan destinasi narkoba sangat dibutuhkan. “Indonesia tidak akan membiarkan negaranya menjadi pasar bagi kejahatan narkoba,” tutur Menlu Retno.
Sebagai negara kelautan, Menlu RI menegaskan pentingnya untuk mengatasi IUU Fishing. Menlu RI menyampaikan kerugian ekonomi yang sangat besar dialami Indonesia akibat IUU Fishing. Dalam kaitan ini Menlu Retno mengajak kerja sama konkret dari ASEAN untuk mengatasi IUU Fishing.
Selain ketiga bidang kerja sama tersebut, Menlu RI secara khusus mengangkat tindakan diskriminasi terhadap kelapa sawit yang terjadi di pasar Uni Eropa, termasuk yang dilakukan anggota parlemen Uni Eropa. Dalam kaitan ini, Menlu RI menjelaskan kampanye negatif dan diskriminasi yang dilakukan di Uni Eropa, berdampak tidak saja kepada citra negara-negara produser kepala sawit, namun lebih penting dampaknya kepada kehidupan sekitar 17 juta orang yang bergantung kepada produksi kelapa sawit di Indonesia. “Terdapat keterkaitan erat antara kelapa sawit dan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia, sehingga produk kelapa sawit harus diberikan keadilan di pasar Uni Eropa,” tegas Menlu Retno.
Mengakhiri pernyataan pada sesi pleno KTM ASEM, Menlu RI menekankan pentingnya agar berbagai konflik dan krisis dapat segera di selesaikan, dalam menjaga perdamaian kawasan masing-masing. Dalam kaiatan ini, Menlu RI kembali menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendukung penyelesaian masalah di Rakhine State.
Di sela sela KTM ASEM, Menlu RI juga melakukan lebih dari 10 pertemuan bilateral antara lain dengan Jerman, Perancis, Irlandia, Selandia Baru, Finlandia, Denmark, Bangladesh, Swedia, Norway, dan UE. Selain pembahasan isu-isu bilateral, pada pertemuan bilateral tersebut juga dibahas perkembangan situasi di Rakhine State.
ASEM didirikan di Bangkok tahun 1996 dan saat ini beranggotakan 21 negara di Asia, 30 negara Eropa, Sekretariat ASEAN, dan Uni Eropa yang mereprentasi 57% GDP dunia dan 66% perdagangan dunia.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
