Mentan Lapor ke Presiden Soal Temuan Regulasi yang Merugikan Petani
Makassar – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan pihaknya telah membongkar sejumlah regulasi yang dianggap bisa menghambat hasil produksi pertanian. Regulasi-regulasi tersebut dinilai bisa memberikan kerugian besar bagi para petani di Indonesia.
Hal itu ia ungkap di Makassar hari ini, Kamis (15/2). Menurutnya, salah satu regulasi akhirnya harus dibuang karena begitu memberikan dampak kerugian besar bagi petani, terutama terkait regulasi pengadaan pupuk.
“Dulu sesuai regulasi, pupuk itu harus ditender 3-4 untuk bisa mendapatkan. Jadi misalnya Januari baru bisa keluar anggaran, sementara usia padi itu sekitar 3 bulan, maka selesai panen baru pupuknya datang,” katanya.
Terang saja dirinya langsung memutuskan menghadap langsung ke Presiden RI Joko Widodo. Ia menyampaikan temuannya tadi dan menginfokan hendak menghilangkan regulasi yang merugikan petani dan negara.
“Hama tidak akan menunggu proses regulasi itu. Makanya kami menghadapi Presiden untuk meminta izin membongkar regulasi seperti itu,” ujarnya, dalam acara seminar nasional pangan dan nutrisi di Auditorium Rumah Sakit Unhas Tamalanrea Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis ini.
Masih katanya, jika pupuk itu mengalami keterlambatan kurang lebih satu minggu saja, maka kerugian yang diakibatkan, sesuai dengan informasi dari para ahli, sekitar 1 ton.
Jika saja sesuai harga 1 ton itu sebanyak Rp4 juta, maka keuntungan yang bisa didapatkan jika tidak ada satupun daerah di Indoensia yang mengalami keterlambatan pupuk bisa mencapai hingga Rp40 triliun.
Amran menegaskan kerugian yang akan dialami tentu juga besar jika pada akhirnya para petani mengalami keterlambatan pupuk yang membuatnya gagal panen. “Kami sudah membongkar sejumlah regulasi yang merugikan produksi pertanian,” tegasnya.
Sedangkan terkait isu adanya potensi korupsi, dirinya mengaku sejauh ini belum menemukannya. Ia menjamin pihaknya bersama sejumlah instansi telah membentuk satgas pangan untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan dari setiap regulasi yang ada.
Selama tiga tahun terakhir, lanjut putra asli Sulsel tersebut, tidak pernah ada kendala atau persoalan yang dialaminya di kementerian yang dipimpinnya.
“Kami memiliki yang namanya satgas pangan, di sana ada KPK, kepolisian, termasuk dari unsur TNI. Jadi jika ada masalah, biarkan KPK dan kepolisian yang menangani,” ujarnya.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
