Menteri PUPR Meminta Penyelesaian Tol Manado – Bitung Dipercepat
Jakarta – Meningkatkan konektivitas demi terjadinya pemerataan dan keadilan pembangunan, kini menjadi fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Wilayah Timur. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu penyelesaian pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung (39 km) di Provinsi Sulawesi Utara.
Pembangunan jalan tol Manado – Bitung tersebut, merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional. “Sesuai rencana akan selesai tahun 2019, namun bila pembebasan lahan berjalan lancar, akan kami percepat,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, awal September lalu.
Proyek ini, lanjut Basuki, penting untuk mempercepat waktu tempuh Manado-Bitung. “Untuk itu saya minta semuanya kerja 3 shift per hari, 7 hari per minggu. Kontraktor, juga harus menambah peralatan dan tenaga kerja dan mengoptimalkan pekerjaan pada lahan yang sudah bebas,” katanya.
Tol Manado – Bitung dibangun sebagai jalan alternatif, karena jalan yang ada saat ini semakin padat karena pertumbuhan jumlah kendaraan. Kepadatan lalu lintas, mengakibatkan waktu tempuh semakin meningkat tajam. Beberapa tahun sebelumnya, waktu tempuh Manado – Bitung dan sebaliknya sekitar 45 menit, namun saat ini membutuhkan waktu sekitar 90-120 menit.
Resiko kecelakaan pada jalur tersebut, juga semakin meningkat seiring dengan tingginya arus lalu lintas kendaraan. Disamping itu akan meningkatkan konektivitas dari Kota Manado ke Pelabuhan Hub Internasional Bitung.
Dambaan Masyarakat Nyiur Melambai
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XV Riel Mantik mengatakan, bersama pihak terkait lainnya akan berupaya keras untuk bisa menyelesaikan Tol Manado-Bitung ini sesuai rencana karena Tol ini merupakan dambaan masyarakat Nyiur Melambai untuk segera diselesaikan.
“Memang ada kendala dalam penyelesaian pembebasan tanah, namun kami berharap masyarakat pemilik tanah bisa mengikhlaskan tanahnya untuk digunakan bagi kepentingan umum dalam pembangunan jalan Tol ini. Tentunya akan mendapat ganti rugi wajar berdasarkan penilaian tim penilai independen,” jelas Riel.
Pembangunan tol, dilakukan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dimana dari 39 km dibagi menjadi 2 seksi yakni Seksi I Road Manado-Sukur-Airmadidi (14 km) dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan Seksi 2 Airmadidi-Bitung (25 km) dikerjakan BUJT yakni PT. Jasa Marga Manado Bitung.
Pembebasan lahannya sendiri, masih terus diupayakan dengan melakukan sosialisasi kepada pemilik lahan yang akan dibebaskan. Lahan yang sudah bebas pada Seksi 1 yakni sebesar 65,39 persen sementara pada Seksi 2 sebesar 43,67 persen.
Pendanaan pembangunan Seksi I, terbagi menjadi Segmen 1 Maumbi-Suwan (KM 0-KM 7) didanai APBN dan pinjaman dari Pemerintah China dengan nilai Rp 1,24 triliun. Konstruksinya dilakukan oleh Sino Road and Bridge Group dengan progres konstruksi sebesar 8,43 persen.
Sementara untuk pendanaan Segmen 2 Sukur-Tumaluntung (KM 7-KM 14) dibiayai oleh APBN MYC 2017 dimana konstruksinya dibagi menjadi 5 bagian dan pengerjaannya oleh 5 kontraktor yakni PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, PT. Waskita Karya, PT. Wijaya Karya, Hutama-Waskita KSO dan Nindya-BK, KSO dengan progres konstruksi sebesar 21,03 persen.
Untuk konstruksi seksi II yang dikerjakan PT. Jasamarga Manado Bitung dengan progres sebesar 3 persen. Hal ini disebabkan masih adanya proses finalisasi desain ROW Plan Jalan Tol serta terkendala lahan yang belum bebas. PT. Jasamarga Manado Bitung sahamnya dipegang oleh PT. Jasamarga, PT. Wijaya Karya dan PT. Pembangunan Perumahan.
Seperti diungkapkan Riel, proyek Jalan Tol Manado-Bitung ditaksir bisa menghabiskan dana hingga Rp 6,7 triliun. “Jadi untuk total dana bagian investor Rp 3,8 triliun dan yang APBN Rp 2,9 triliun,” tuturnya.
Sekedar gambaran, setelah pelabuhan Bitung-Davao (Filipina) terhubung dengan Kapal RoRo, pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung menjadi sangat penting kehadirannya. Sebab selama ini penghubung antara Manado dengan Bitung hanya satu jalan non tol yang menjadi penghubung.
M Riz
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
