Merajut Kebhinekaan Lewat Peringatan Hari Nusantara 2017
Jakarta – Pemerintah telah menetapkan Hari Nusantara jatuh pada tanggal 13 Desember. Putusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomer 126 Tahun 2001tentang Hari Raya Nasional atau dikenal dengan Hari Nusantara.
Momentum ini digunakan untuk memperingati keberhasilan diplomasi Indonesia agar prinsip negara kepulauan diakui secara internasional melalui instrumen Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982.
Pengakuan ini sebelumnya didahului oleh diumumkannya “Deklarasi Djoeanda” pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut merupakan sebuah keputusan untuk menyatukan Indonesia sebagai negara kepulauan, berbeda dengan apa yang termaktub dalam “Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939” yang menetapkan batas teritorial Indonesia secara terpisah-pisah.
Peringatan Hari Nusantara tahun ini akan dilaksanakan di Dermaga Muara Jati, Cirebon, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan hadir untuk membuka acara tersebut. Selan itu, beberapa menteri dari kabinet Kerja, seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara juga dijadwalkan akan menghadiri acara peringatan Hari Nusantara tersebut.
Berbagai atraksi dan kegiatan telah disiapkan untuk menyemarakkan hari bersejarah itu. Antara lain adalah atraksi terjun bebas oleh TNI Angkatan Laut, demo Search and Rescue (SAR) Laut, sail pas kapal-kapal nelayan Indonesia serta pelepasan ekspor produk tekstil dan meubel/rotan Kota Cirebon.
Tak hanya kegiatan seremonial saja, peringatan Hari Nusantara tahun ini akan dimanfaatkan untuk melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti donor darah yang dilakukan oleh Danlanal Cirebon, Dirpolairud Polda Jabar, Kadiskes Armabar serta jajarannya.
Beberapa tenda Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) Marinir juga didirikan untuk kegiatan bakti sosial kesehatan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Cirebon.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai ketua dewan pengarah Hari Nusantara 2017 mengingatkan, perlunya masyarakat Indonesia mengingat kembali posisi strategis Indonesia.
“Saya sebut ini sebagai posisi silang diantara dua samudera dan diantara dua benua besar. Jadi Indonesia ini berada pada posisi yang strategis,” kata Luhut melalui siaran pers yang diterima Fakta.news, Selasa (12-12).
Luhut mengatakan, saat ini banyak masyarakat Indonesia yang tidak sadar betapa strategisnya posisi Indonesia dalam dunia internasional. Menurutnya, dengan posisi diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta diantara Benua Asia dan Australia, bangsa Indonesia perlu mengedepankan persatuan diantara perbedaan yang ada.
“Bangsa Indonesia harus kompak, harus mengurangi sebanyak mungkin perbedaan-perbedaan. Ya perbedaan itu adalah rahmat sekaligus juga bisa menjadi malapeteka kalau kita tidak mampu mengelolanya dengan baik,” ungkap Luhut.
Sesuai dengan tema Hari Nusantara tahun ini, yakni ”Gotong Royong dalam Kebhinekaan di Nusantara Guna Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”.
Menko Luhut berharap masyarakat Indonesia lebih mengedepankan kerja bersama dan mulai fokus pada pembangunan kelautan.
“Selama ini kita memunggungi laut sekarang sudah waktunya kita melihat laut sebagai poros dunia,” tukasnya.
Lebih jauh, sebagai negara besar yang berada pada posisi silang strategis, Luhut mengatakan, perlunya Indonesia mengontrol lalu lintas udara dan lalu lintas kapal. Namun hal itu perlu diimbangi dengan penguasaan teknologi dan peningkatan kemampuan SDM yang ada.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
