Merawat Adat Leluhur, Presiden Mendukung Pelestarian Kerajaan dan Kesultanan Nusantara
Bogor – Sejumlah raja dan sultan se-Nusantara hadir di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada hari ini. Kedatangan mereka atas undangan langsung Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, dalam satu kesempatan, Kepala Negara memang menyatakan akan mengundang para raja dan sultan untuk datang ke Istana.
Kepada para raja dan sultan tersebut, Presiden menyatakan ingin berdiskusi terkait dengan masalah-masalah di lapangan, utamanya yang ada di keraton-keraton. Ia juga ingin mendapatkan masukan langsung dari para raja dan sultan itu.
“Saya ingin mendengar masalah-masalah yang ada dari yang saya hormati, yang mulia para raja dan sultan dan dari pangeran serta permaisuri yang pagi hari ini hadir,” ujarnya saat mengawali audiensi di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Kamis, 4 Januari 2018.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan akrab ini dihadiri oleh 88 raja dan sultan dari seluruh Indonesia dengan rincian 20 dari Sumatra, 17 dari Jawa, 3 dari Bali, 4 dari NTB, 5 dari NTT, 10 dari Kalimantan, 18 dari Sulawesi, 9 dari Maluku dan 2 dari Papua.
Salah satu perwakilan raja dan sultan se-Nusantara yang hadir di Istana Kepresidenan Bogor (Biro Pers Setpres)
Salah seorang perwakilan dari para undangan dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasinya bagi Presiden Joko Widodo yang bersedia bertemu dengan para raja dan sultan se-Nusantara. Bahkan, dengan adanya pertemuan yang belakangan rutin dilaksanakan ini, Presiden disebut sangat mencintai rakyat dan juga segala macam adatnya.
“Atas nama seluruh raja dan sultan, kami sampaikan apresiasi yang sangat tinggi. Kami merasa sangat tersanjung, sejak bulan September sampai Januari ini sudah hampir empat kali kami bertemu Bapak. Di Cirebon, Medan, dan dua kali di sini. Bagi kami, Bapak bukan hanya menghormati, tapi betul-betul mencintai adat, mencintai kami,” ujar Sultan Kepaksian Skala Brak, Edward Syah Pernong.
Usai mendengar segala masukan, Presiden Joko Widodo berjanji untuk menampung masukan tersebut dan nantinya akan berupaya untuk mencari jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Ia pun meminta kepada para raja dan sultan untuk memberikan laporan yang lebih detail sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan.
“Saya telah mencatat banyak sekali dan mungkin juga dalam bentuk tulisan sudah saya terima, nantinya secara khusus saya akan merumuskan kebijakan-kebijakan yang secepatnya bisa diimplementasikan,” ucap Presiden.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa pihaknya berencana untuk menyediakan alokasi anggaran khusus untuk revitalisasi keraton-keraton yang mengalami kerusakan.
“Saya juga minta mengenai keraton-keraton yang perlu diperbaiki secara total. Mungkin dikerjakan setiap tahun entah 3 sampai 5, nanti saya hitung dulu anggarannya,” tuturnya.
(Biro Pers Setpres)
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menjanjikan akan secepatnya mengumpulkan jajaran terkait dan membicarakan segala masukan yang didapat.
“Saya belum bisa menjawab, tapi akan ketemu nanti setelah saya rapat terbatas dengan seluruh kementerian yang ada. Termasuk di dalamnya mengenai sertifikasi tanah-tanah keraton yang memang belum dikerjakan. Akan saya perintahkan untuk segera dikerjakan,” tuturnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut mendampingi Presiden, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Yuch
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
