Ngotot Sodorkan Calon Wagub, Partai Koalisi Pendukung Ridwan Kamil Terancam Pecah
Jakarta – Meski tiket dukungan dari sejumlah parpol sudah digengam Ridwan Kamil untuk maju sebagi calon gubernur Jawa Barat 2018, namun untuk siapa yang akan mendamping Emil panggilan akrabnya masih belum ditentukan sampai saat ini.
Empat partai yang mendukung Emil yakni Nasdem, PKB, PPP dan yang baru masuk Partai Golkar. Masing-masing partai pendukung tersebut selain Nasdem, saling menginginkan kadernya untuk mendampingi Emil dalam gelaran Pilgub Jabar 2018.
Emil mengungkapkan, dukungan terhadap dirinya oleh partai Golkar diiringi pengajuan syarat dimana partai Golkar menginginkan nantinya pendamping Emil berasal dari partai tersebut. Namun karena masing-masing partai pendukung jumlah kursinya tidak ada yang cukup mengajukan calon, maka usulan tersebut ditampung terlebih dahulu. “Soal wakil, jadi Golkar itu memberi syarat, boleh kah syaratnya itu adalah wakilnya (dari Golkar)? Saya pada dasarnya tidak ada masalah. Tapi kan tidak ada partai (yang mendukungnya) yang kursinya cukup. Maka Golkar yang kursinya 17 tidak cukup. Maka keinginannya yang wajar itu harus diamini dulu oleh partai-partai koalisi, apakah aspirasi Golkar ini dipahami,” ungkap Emil.
Emil lebih lanjut menjelaskan bahwa partai lain yang lebih dulu mendukungnya juga ada yang memberikan penawaran yang sama, yakni meminta jatah calon wakil gubernur. “Karena pada waktu yang bersamaan, PPP juga melakukan pola tawar yang sama, yaitu mensyaratkan wakilnya Pak Uu, yang juga berdinamika, karena ada penolakan dari PKB dan juga ada penolakan dari NasDem,” terangnya.
Namun Emil tidak merisaukan jika nantinya permasalahan calon wakil ini akan menjadi polemik serius yang bisa membuat pecah koalisi. “Saya nggak khawatir. Minggu ini adalah minggu-minggu untuk menyinkronkan komunikasi politik di antara 4 partai ini yang sudah secara resmi menyatakan dukungan. Tinggal lobi-lobi tingkat tinggi, lobi-lobi lapang dada, lobi-lobi saling memahami saja,” tuturnya.
Hal ini pun sempat dikritisi oleh pengamat politik Universitas Parahyangan (Unpar) Asep Warlan, ia menilai koalisi pendukung Ridwan Kamil berpotensi pecah kongsi. Menurut Asep pemilihan wakil akan menjadi akar pemicu perpecahan itu.
Poin yang sama juga ditanggapi oleh Sekertaris DPW PPP Pepep Syaiful Hidayat yang mengatakan, persoalan pendamping Ridwan Kamil untuk Pilgub Jabar 2018 ini perlu dibicarakan bersama. Sebab menurutnya setiap partai tentu ingin kadernya tampil. Menurut Pepep, sejauh ini ada tiga partai yang menyodorkan kadernya untuk mendampingi Wali Kota Bandung tersebut. PKB menyiapkan Syaiful Huda, sementara PPP mengusulkan Uu Ruzhanul Ulum dan Golkar Daniel Muttaqien. “Dalam kontestasi pilkada itu tentu ada parameter yang harus dipahami bersama dulu. Misalkan bahwa setiap partai memiliki keinginan mencalonkan itu pasti. Jadi tidak serta merta karena usungannya tidak direspons, berubah (dukungan) tidak juga seperti itu. Pasti dengan duduk bersama bisa dibicarakan,” ungkap dia.
lebih lanjut Pepep mengatakan kondisi berbeda akan terjadi apabila pengambilan keputusan wakil tidak melalui musyawarah. Hal ini tentu membuat partainya akan mengambil sikap lain. “Kalau PPP mengusung Uu tiba-tiba tidak diusung dengan alasan yang tidak bisa diterima, tentu kita ambil sikap. Tanpa ada musyawarah dan pembicaraan tentu kita pertanyakan,” tutur dia.
Ia tidak mengetahui pasti kapan musyawarah koalisi pendukung Ridwan Kamil akan berkumpul. Sebab, hal itu merupakan kewenangan para elite politik di tingkat pusat. “Semuanya kewenangan elit politik di pusat,” kata Pepep.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
