OTT Marak, BPK Minta Presiden Kumpulkan Pejabat
Jakarta – Tingginya jumlah pejabat negara dan anggota dewan yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) menarik perhatian besar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga audit negara itu pun sampai melayangkan permintaan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengumpulkan semua pemangku kepentingan.
“Karena akhir-akhir ini banyak terjadi OTT dan semuanya, maka BPK meminta pada presiden untuk diadakan pertemuan antara seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/10) kemarin.
Hal ini diterangkan Pramono tak lama setelah BPK bertemu dengan Jokowi untuk menyerahkan Ikhtiar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) di Istana. Permintaan diadakannya pertemuan tersebut pun tidak hanya untuk pusat saja, tetapi juga digelar untuk para pemangku kepentingan di tingkat daerah, baik provinsi ataupun Kabupaten dan Kota.
“Tetapi dalam waktu dekat presiden akan mengumpulkan para menteri, kementerian/lembaga untuk bersama-sama BPK membuat komitmen tentang hal itu,” kata Pramono.
Sementara Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara sendiri pun sudah mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan pihaknya terhadap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memang tak menjadi jaminan pemerintahan bersih. Begitu juga sebaliknya. Apabila pemerintah memang terbukti jadi sarang korupsi belum tentu yang tidak mendapat opini WTP.
“Coba lihat kalau kejadian itu yang banyak tertangkap tangan, ada hubungan dengan laporan keuangan? Kan kita musti lihat ada kaitannya enggak dengan laporan keuangan. Kalau yang kita lihat itu berupa suap, apa segala itu tercatat enggak? Kan enggak ada,” kata Moermahadi.
Pramono pun menanggapi laporan-laporan BPK yang menurutnya lebih baik saat ini dibandingkan sebelumnya. Ia mengatakan 84 persen kementerian/ lembaga mendapat opini WTP-dan hal ini baginya menunjukkan kemajuan yang luar biasa.
“Tentunya pada tingkat pusat antara kementerian lembaga dengan BPK, berkaitan dengan komitmen dari kementerian lembaga untuk menjalankan apa yang menjadi saran temuan dan juga sekaligus yang diarahkan oleh BPK,” ujar Pramono.
Sirine KPK
Seperti diketahui, dalam tiga bulan terakhir saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan OTT terhadap tiga kepala daerah. Mereka diduga menerima suap dalam proyek di masing-masing wilayah yang dipimpin.
Sebut saja mulai dari Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Siti Masitha, pada Selasa, (29/8) lalu. Peraih Anugerah Perempuan Indonesia 2017 itu diduga menerima suap terkait proyek infrastruktur di Pemerintahan Kota Tegal. Lalu ada lagi Bupati Batubara, Sumatera Utara OK Arya Zulkarnaen yang dicokok KPK pada 13 September. Ia diduga menerima suap terkait proyek pembangunan infrastruktur di lingkungan administrasi yang merupakan pemekaran dari kabupaten Asahan.
Adapula Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko pada Sabtu, 16 September 2017. Eddy diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait fee proyek pengadaan di Pemerintah Kota Batu.
Pakar hukum pidana Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menilai OTT yang dilakukan KPK terhadap tiga kepala daerah ini merupakan pengingat bagi pejabat-pejabat daerah yang masih memiliki keinginan melakukan korupsi untuk menghentikan langkah dan mengurungkan niat maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2018 bila korupsi.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
