Partai 212, Dibuat untuk Ikut Pemilu
Jakarta – Sebuah kalimat panjang mirip dengan isi teks proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dibacakan Siti Asmah Ratu Agung pada 17 Juli 2017 kemarin. Mengambil tempat di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Asmah bersama sekitar dua puluhan orang mendeklarasikan pembentukan sebuah partai baru bernama Partai Syariah 212.
“Kami Partai Syariah 212 dengan ini memohon izin Allah menyatakan bahwa hari ini Senin 17 Juli 2017 mendeklarasikan berdirinya Partai Syariah 212. Hal-hal yang berkaitan dengan organisasi partai akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Jakarta 17 Juli 2017 atas nama pendiri partai Hajah Siti Asmah Ratu Agung Sarjana Ekonomi Magister Kesehatan.”
Asmah mengakui bahwa partai baru ini dideklarasikan atas inisiatif pribadinya sendiri. Ia merasa terpanggil menyatukan seluruh kekuatan politik umat Islam setelah ikut serta dalam unjuk rasa bertajuk 212 pada Desember tahun lalu. Partainya ini pun menargetkan ikut Pemilu 2019. Padahal verifikasi kepengurusan partai politik di Kementerian Hukum dan HAM telah berakhir sejak September 2016 lalu.
Menariknya, Asmah mengajak orang untuk terlibat hanya melalui jejaring Whatsapp. Bahkan dari sembilan orang yang ia ajak bergabung untuk menjadi pengagas partai, hanya tujuh orang yang menyatakan diri tertarik untuk terlibat.
Selain iu, Partai Syariah 212 tersebut juga belum memiliki struktur pengurus maupun kantor sekretariat partai. Hingga saat ini, ia mengaku masih sibuk menjaring anggota partai melalui grup-grup Whatsapp yang ia ikuti. Namun ia mengklaim bahwa partainya hanya membutuhkan 23 orang untuk bergabung dalam tim formatur. Tim itu nantinya akan memutuskan langkah-langkah praktis dan strategis terkait pendirian partai.
“Pakai WhatsApp saja. Ini udah canggih. Sekarang kan zaman media online. Jadi memang satu-satunya partai yang dibuat menggunakan media online,” ungkapnya.
Namun Asmah memastikan bahwa dirinya tidak serta-merta menjadi Ketua Umum Partai. Posisi itu, menurutnya, akan ditentukan melalui mekanisme pendaftaran dan seleksi yang dibuka sejak Selasa kemarin (19/7) hingga akhir bulan ini. Sedangkan untuk proses seleksinya, dilakukan Dewan Syariah yang terdiri dari para ulama GNPF MUI.
“Jadi nanti mereka akan ajukan surat permohonan dan diseleksi oleh dewan Syariah. Dewan Syariah akan memilih tiga nama dan itulah nanti yang akan dipilih oleh tim formatur,” terangnya. “GNPF MUI itu ya siapa aja lah kan banyak itu yang ulama dan lebih ahli syariahnya,” imbuhnya.
Sementara Juru bicara sekaligus pengacara GNPF MUI Kapitra Ampera justru mengatakan sama sekali tidak mengenal orang-orang yang terlibat dalam pendeklarasian Partai tersebut. GNPF MUI, katanya, sedang fokus dengan permasalahan bangsa dan enggan mengomentari pendirian Partai tersebut. “Yang jelas kami sedang fokus sama persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa. Partai (Syariah 212) itu, saya saja enggak ada yang kenal orang-orangnya,” ujarnya
W. Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
