PDIP-ICMI Lakukan Dialog dan Kerja Sama Implementasikan Pancasila dalam Kehidupan Bernegara
Jakarta – Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, didamping Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah, Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan Idham Samawi, Ketua DPP PDIP Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Andreas Hugo Pareira, serta sejumlah pengurus lainnya melakukan silaturahmi dengan berkunjung ke kantor Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jakarta, Rabu (13/12/2017).
Dalam kunjungan tersebut, PDIP-ICMI membangun dialog dan kerjasama yang erat untuk menegakkan implementasi Pancasila dalam praktik kehidupan bernegara. Mereka disambut Ketua Umum ICMI Prof. Jimly Ashiddiqie serta jajaran pengurus ICMI, seperti M Qodari, Priyo Budi Santoso, dan jajaran pengurus lainnya.
Dalam keterangan persnya Hasto mengucapkan terimakasih atas sambutan hangat pengurus ICMI dan berharap kedepannya dapat berjalan dengan baik. “Terimakasih kami diterima dengan hangat, apalagi PDIP menjadi parpol pertama yang berkunjung ke ICMI secara resmi. Hubungan ini akan berjalan dengan baik dengan silaturahmi meletakkan dasar persahabatan sejati ICMI dan PDIP,” ujar Hasto.
Hasto juga mengatakan melalui silaturrahmi dan kerjasama dengan ICMI, PDIP ingin menggerakkan demokrasi dalam watak yang sebenarnya, yakni dengan prinsip kepaduan antara prinsip ketuhanan dan prinsip kebangsaan. Dan termasuk juga dalam membangun ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. “Kerja sama PDIP dan ICMI akan saling memperkuat dalan menentukan arah pembangunan Indonesia sebagai bangsa yang sesuai dengan ideologi Pancasila,” jelas Hasto.
Lebih lanjut Hasto mengungkapkan bahwa dalam tradisi kepartaian, tentu PDIP merespons kritik dengan memperkuat fungsi parpol yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Baik dalam fungsi rekrutmen politik, artikulasi, dan agregasi kepentingan rakyat, termasuk dalam memunculkan kepemimpinan. “Maka kami melakukan kaderisasi dan sekolah partai dan sekolah Pancasila. Kami harap ICMI juga bisa mengirim pembicaranya. Sebab ruang kerjasama antara PDIP dan ICMI kita bangun sangat luas. Bahkan, kami membangun ruang dialog dan ruang kerja sama yang harus kita perkuat demi kepentingan bangsa dan negara,” lanjutnya.
PDIP adalah partai yang digembleng dengan proses penuh perlawanan, tutur Hasto melanjutkan, sebab selama 32 tahun hanya sekali bisa melakukan kaderisasi dibawah intervensi kekuasaan, sehingga rekruitmen keanggotaan dahulu berdasarkan mana yang berani melawan dan mana yang tidak. “Kemudiaan kami saat ini melanjutkan tradisi membangun organisasi. Dalam upaya itu kami mencoba memperluas bahwa watak politik bukan hanya wajah kekuasaan yang bicara pemilu, pilpres, pilkada. Buat kami berpolitik adalah membangun peradaban dan juga penuh wajah kebudayaan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama Ketua Umum ICMI Jimly Ashiddiqie mengatakan bahwa sebagai ketua umum ICMI sejak awal sudah berkhidmat untuk inklusif dengan spirit keIslaman untuk keindonesiaan. Dalam ICMI ini menurut Jimly, ada campur-campur tokoh dan anggota dari berbagai kalangan karena ICMI sangat inklusif dengan semua kekuatan intelektual. Bahkan dalam silaturrahmi nasional yang baru-baru ini digelar, banyak tokoh lintas organisasi hadir. “Dan selama 27 tahun ICMI belum pernah menggelar silatnas dibuka di Istana, baru kali ini di Istana. Bahkan dibuka oleh Presiden Jokowi dan ditutup Wapres Jusuf Kalla. Ini standing poin untuk perkembangan,” ujar Jimly.
Selain itu Jimly dengan tegas Jimly mengatakan bahwa kunjungan dan uluran silaturrahim yang dilakukan PDIP ini adalah bentuk nyata tentang politik kebangsaan dan berkepribadian Pancasila. “Inilah cara politik dan cara berpolitik yang benar seperti dilakukan PDIP. Komunikasi politik dijalankan dengan sungguh-sungguh,” jelas Jimly.
Jimly juga menambahkan, ia menilai banyak kesamaan pandangan dan gugus perjuangan antara ICMI dan PDIP. Misalnya soal kerukunan umat beragama di mana antara keyakinan beragama dan kebangsaan adalah satu hal yang berjalan beriringan bagi bangsa Indonesia. Kemudian, soal gagasan ekonomi kerakyatan bahwa ekonomi pasar yang kapitalistik harus dikawal dengan pancasila. “PDIP dan ICMI dalam gagasan ekonomi pasar harus dikawal dengan Pancasila. Ekonomi pasar yang kapitalistik sebagai realitas jangan sampai membuat kita menjadi sangat pragmatis. Maka harus dikontrol dengan nilai-nilai Pancasila,” tambahnyanya.
Jimly juga berpendapat PDIP dan ICMi juga punya pandangan sama dalam menegakkan demokrasi yang benar. Yang tidak hanya bicara politik kekuasaan namun juga etika moral. “Jelas sekali bahwa PDIP dan ICMI juga sama pandangan bahwa jangan sampai kita hanya larut dalam persaingan politik saja, tapi juga harus mendorong pergerakan pada keumatan dan penguatan ekonomi kerakyatan,” tandasnya.
Ping
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
