Pembangunan Bandar Udara Bali Utara
Pembangunan Bandara Internasional di Bali Utara, memiliki arti yang sangat strategis dalam rangka menjawab tantangan lonjakan arus wisatawan yang berkunjung ke Bali, maupun pergerakan pesawat setiap harinya dimana Bandara Ngurah Rai di Bali Selatan sudah tidak mampu menampungnya dimasa mendatang. Lihat saja, Bandara Ngurah Rai itu per tahunnya menampung 15-25 juta penumpang, dan 11 juta pergerakan pesawat per tahunnya.
Diperkirakan pada tahun 2025, lonjakan ini akan meningkat dengan adanya pertumbuhan penumpang 7,11%, dan pertumbuhan gerakan pesawat 4,14% per tahunnya. Di samping itu, juga pemerataan pembangunan yang selama ini di bagian Selatan Provinsi Bali dapat bergeser ke Bali Utara sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara masyarakat Bali sendiri.
Nilai strategis lainnya, jika memiliki Bandara Internasional Bali Utara ini karena dibangun di laut, maka pembangunan itu tidak akan menggusur atau mengganggu pura, pemukiman masyarakat, maupun tanah ataupun peruntukkan yang ada. Di samping itu, juga dapat membangkitkan nilai investasi wilayah, Kabupaten maupun Provinsi Bali.
Nilai tambah lainnya dalam pembangunan Bandara ini, adalah menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Bali Utara khususnya. Paling tidak, jika Bandara Bali Utara itu terwujud, diperkirakan akan menyerap kurang lebih 240.000 tenaga kerja. Selain itu, juga menciptakan 1.300 peluang bisnis baru bagi Indonesia, khususnya masyarakat Bali.
Keuntungan lain dalam membangun Bandar Udara di laut adalah:
- Penggunaan teknologi modern (piling system) dalam pembangunan bandara di pantai dan atau di laut relatif dapat dikerjakan dengan cepat, contoh Bandara Internasional Kobe, Nagasaki, Kansai, Macau, Sint Maarten;
- Dari aspek Operasi penerbangan tidak ada permasalahan baik ruang udara, maupun prosedur penerbangan dikarenakan lokasi ini berjarak ± 100 km di utara Bandara Ngurah Rai;
- Biaya yang dibutuhkan untuk membangun bandara secara keseluruhan ± US$2 miliar (Rp27 triliun);
- Mengeliminir kebisingan suara dan mengurangi resiko kemungkinan pesawat jatuh di area pemukiman masyarakat;
- Flight procedures untuk lokasi lepas pantai, tidak mengalami permasalahan Obstacle Limitation Surface (OLS), sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), karena berada di lepas pantai;
- Pembangunan menggunakan moda transportasi laut, tidak menambah kepadatan transportasi darat dan dampak sosial (kemacetan, debu, dan kerusakan jalan karena kendaraan berat).
Spirit dalam pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ini, sejalan dengan apa yang digariskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu supaya dibangun oleh swasta, apalagi setelah Presiden Jokowi menerima surat dari Gubernur Bali Drs. I Made Mangku Pastika M.M. yang melaporkan perihal aspirasi dan dukungan masyarakat Bali Utara, agar Lokasi Bandara Bali Utara dibangun di wilayah laut atau tepi pantai.
Terhadap aspirasi masyarakat Bali Utara, arahan Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Bapak Prof. DR. Pratikno M.Soc.Sc. menyebutkan, bahwa pada prinsipnya Presiden menyetujui pembangunan Bandar Udara yang berlokasi di Bali Utara adalah di wilayah laut atau tepi pantai.
Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak Presiden Jokowi, Bapak Gubernur Bali dan Masyarakat Bali, serta Kementerian Perhubungan, pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang berlokasi di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ini dapat segera dilaksanakan setelah ada penetapan lokasi oleh Menteri Perhubungan.
(***)
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
