“Pembangunan Infrastruktur Bukan untuk Mewah-mewahan”
Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan infastruktur yang tengah digojlok pemerintah saat ini bukan untuk bermewah-mewahan ataupun gagah-gagahan.
Pemerintah pun berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur hingga seluruh Indonesia demi meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat. Tak terkecuali pembangunan di kawasan perbatasan-yang bahkan menjadi ‘wajah’ Indonesia.
“Jalan-jalan di perbatasan dan pos-pos lintas batas sudah kita bangun. Pembangunan itu bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk meningkatkan atau menciptakan kawasan ekonomi baru di perbatasan,” ujar Basuki dalam “Indonesia Leader Forum: Economic Preview 2018” di Plataran Borobudur Resort, Kamis (26/10) kemarin. Ia menegaskan bahwa pos lintas batas dibangun bukan untuk dipuji belaka, melainkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Seperti pernah ia sampaikan juga dalam kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, September lalu, sejumlah infrastruktur yang dibangun bertujuan meningkatkan daya saing Indonesia. Saat ini, daya saing Indonesia berada di posisi 60. Kementeriannya pun bertekad meningkatkan daya saing Indonesia menjadi peringkat 40.
“Tantangan kita sering disampaikan dalam kompetisi. Kompetisi ini bukan masalah yang besar atau kecil, tapi cepat dan lambat. Semua negara, walaupun bergandengan tangan, juga ada persaingan,” tuturnya.
Basuki juga merinci pembangunan jalan di perbatasan Kalimantan sudah menembus 1.587 kilometer dari total panjang 1.921 kilometer. Jalan ini sejajar dari Arung sampai Kalimantan Utara. Basuki pun menargetkan pembangunan rampung 2019 mendatang.
“Pos lintas batas di Kalimantan, misalnya, sekarang jadi daya tarik. Orang-orang kita tidak lagi foto di pos lintas Malaysia, tapi di pos kita sendiri. Orang-orang Malaysia bahkan juga foto-foto di situ,” imbuhnya.
Selain itu, masih katanya, infrastrutur yang baik juga mempermudah akses petugas kesehatan, pendidikan, terutama di kawasan pegunungan. Sementara jalan tol Trans Jawa jalur Banten-Surabaya-Probolinggo ditargetkan rampung 2018.
“Pada Lebaran 2017 masih menggunakan jalan darurat. Sedangkan untuk arus mudik maupun balik Lebaran 2018 jalan tol sudah bisa digunakan meskipun belum dioperasikan,” tuturnya.
Tengok saja, saat ini Jalan Trans Papua yang bertotal 4.900 kilometer, sekarang sudah tembus 3.800 kilometer. Pembangunan jalan di daerah tersebut sangat penting karena mempengaruhi harga kebutuhan pokok.
“Di Papua, dulu apa-apa mahal. Dulu harga air mineral satu botol bisa Rp50.000, sekarang bisa Rp7.000. Begitu juga dengan bensin, tidak kemahalan sekarang,” lanjut Basuki.
Basuki menambahkan pembangunan jalan tol selama pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan signifikan. Dia menyebut, ruas jalan tol sampai 2014 mencapai sepanjang 780 kilometer, sedangkan hingga 2017 sudah bertambah 568 kilometer jalan tol baru.
“Tiga tahun ini kita sudah menambah 568 kilometer dan pada 2019 nanti tambahan baru dengan total 1.850 kilometer,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, sebelum pembangunan gencar dilakukan, terjadi disparitas antarwilayah di Indonesia. Pulau Jawa dan Sumatera sudah memiliki prasarana dasar yang dibangun pemerintahan dulu sehingga sekarang bisa ditingkatkan melalui program pemeliharaan. Namun, untuk pulau lain, seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara Timur, Kementerian masih membangun sejumlah prasarana dasar.
Menteri Basuki juga tak memungkiri terjadinya urbanisasi 53 persen. Masyarakat pindah ke kota bukan merupakan beban, tapi menjadi engine of growth untuk pertumbuhan dan peningkatan daya saing nasional.
Namun Basuki menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah karena Indonesia sudah tertinggal dengan negara-negara lain. Sektor ini merupakan faktor percepatan pergerakan manusia dan barang, yang menopang perekonomian masyarakat.
Novianto
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
