Hari Ini, Tersangka Korupsi dari PKS Diperiksa
Jakarta – Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail, akan menjalani pemeriksaan hari ini, Kamis (13/9). Hal ini merupakan kelanjutan dari proses penyelidikan atas kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Jalan Nangka yang dilakukan politisi PKS tersebut.
Nur Mahmudi sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dirinya pun mempertimbangkan mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus penyediaan jalan tersebut.
Pemeriksaan ini sebenarnya merupakan penjadwalan ulang setelah sepekan sebelumnya Nur Mahmudi mangkir dari panggilan. Kuasa Hukumnya, Iim Abdul Halim, mengatakan Nur Mahmudi masih dalam proses pemulihan usai mengalami luka benturan akibat jatuh saat main voli pada Hari Kemerdekaan lalu.
Baca Juga:
- Mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Jadi Tersangka Korupsi
- Fahri Kecewa Banyak Kader PKS Tersangkut Hukum Tapi Tidak Dibela Partainya
- KPU Ingin Tegakkan Antikorupsi pada Larangan Eks Napi Korupsi Nyaleg
Kapolresta Depok Komisaris Besar Didik Sugiyarto sendiri yakin Nur Mahmudi bakal datang kali ini. Pihaknya berharap, tersangka dari PKS itu mengikuti proses hukum yang sedang berjalan.
“Kita yakin dia (Nur Mahmudi) adalah warga negara yang baik, kata lawyer-nya akan datang,” ucap Didik.
“Setelah tanggal 10, saya yakin Pak Nur akan datang,” timpal Iim dalam kesempatan berbeda.
Sebagaimana sudah diberitakan, selain Nur Mahmudi, polisi juga telah menetapkan mantan Sekda Depok Harry Prihanto sebagai tersangka atas kasus ini. Harry pun sudah lebih dulu menjalani pemeriksaan selama lebih dari 15 jam kemarin.
Saat itu, Harry mengajukan permintaan penangguhan penahanan. Polisi pun mengabulkannya.
Tersangka Korupsi Pembebasan Lahan Jalan Nangka
Harry dan Nur Mahmudi diduga telah melakukan tindak pidana korupsi terkait pelebaran Jalan Nangka Kecamatan Tapos, Depok. Nur Mahmudi sendiri saat itu masih berstatus sebagai Wali Kota.
Ia disangkakan telah menyalahgunakan kekuasaannya atas penggunaan APBD tahun anggaran 2015 sebanyak Rp10,7 miliar. Dana tersebut dinyatakan menyalahi aturan karena tak mengantongi restu DPRD Depok.
Tak cuma itu saja, tersangka dari PKS ini bahkan diduga sempat mengeluarkan surat yang menyebutkan, pembebasan lahan ditanggung oleh pihak pengembang. Dalam hal ini apartemen Green Lake View yang lokasinya berada di sekitar Jalan Nangka.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
