Pembentukan Densus Tipikor, Kapolri Usulkan Dipimpin Oleh 3 Lembaga
Jakarta – Dalam rapat dengan Komisi III DPR RI pada Senin (16/10/2017), Kapolri Jenderal Tito Karnavian memaparkan tentang konsep Densus Tipikor yang akan segera dibentuk. Menurutnya Ada 2 metode alternatif, yang pertama Densus dipimpin oleh 3 lembaga. Sedangkan Opsi kedua yang disampaikan yaitu Densus Tipikor tak satu atap dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) namun bisa juga Densus Tipikor membentuk satu kelompok kerja dengan Kejaksaan Agung.
Tito menjelaskan mengenai opsi pertama yakni Densus dibentuk 1 atap dengan JPU, dimana kepemimpinannya bukan hanya Polri, namun dibentuk bersama KPK sehingga menjadi salah satu kekuatan yang bersifat kolektif kolegial. “Jadi satu Pati bintang 2 Polri, satu kejaksaan, mungkin 1 BPK. Jumlahnya harus ganjil,” ujar Tito.
Sedangkan opsi yang kedua atau tak perlu satu atap, menurut Tito mirip Densus 88 Antiteror terbentuk Pokja di Kejaksaan Agung. Seperti Densus 88 Antiteror hadirnya Densus Tipikor nantinya tak menyaingi lembaga lain termasuk KPK yang saat ini menangani utang kasus korupsi cukup besar. Begitu pula dengan kejaksaan, sehingga dengan hadirnya Densus Tipikor, kejaksaan dapat melaksanakan kewenangannya sendiri.
Sementara itu Jaksa Agung M Prasetyo berpendapat, bahwa sampai saat ini Kejagung belum berpikiran untuk bergabung dengan Densus Tipikor, baik satu atap atau tidak dalam satu atap dengan Kejagung. Menurutnya, tidak masalah dikerjakan di satu atap atau masing-masing, selama masing-masing bertugas dengan baik dan bersungguh-sungguh tentunya tidak perlu ada kelajuran apa pun.
Lebih lanjut Prasetyo menjelaskan, masing-masing punya independensi. Selama ini hasil kerja penyidik dinilai oleh JPU, jika nantinya ada kesan bolak-balik dalam tugas dan wewenag, lebih baik jangan. “Pasalnya, sejauh ini Kejagung telah memiliki Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgasus P3TPK). Jika Densus Tipikor terbentuk, maka Satgasus P3TPK dapat diperkuat lagi fungsinya,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan, pada tahun 2015 Kejagung telah memiliki satgas sendiri, selama ini kinerjanya juga sudah signifikan. Kalau Densus Tipikor dibentuk, Satgas Kejagung akan lebih diperkuat lagi dari personel, dan harus ada revitalisasi, supaya kita bisa menampung hasil kerja densus Tipikor Polri. “Kami punya Satgasus. Hanya bentuknya Satgasus, kami tak ada tambahan biaya operasional,” papar Prasetyo.
Rencananya, Densus Tipikor membutuhkan anggaran sebesar Rp 2,6 triliun. Pembentukan Densus Tipikor sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga telah menyampaikan ususlannya tersebut ke Presiden Jokowi pada 25 September lalu untuk dibicarakan dengan rapat terbatas.
Adapun Densus Tipikor akan berjumlah 3.560 personel, dimana komposisinya Mabes 951 personel, untuk wilayah sebanyak 780 personel untuk tipe A dan tipe B 1.230 personel. Sedangkan anggaran untuk Densus Tipikor diperkirakan sekitar Rp 2,6 triliun.
Ping.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
