Pemberian Dana untuk Ratna Sarumpaet dari DKI Sudah Diatur Sejak Januari 2018
Jakarta – Pemberian dana untuk Ratna Sarumpaet dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta benar-benar menimbulkan polemik. Banyak orang bertanya pantaskah uang rakyat digunakan untuk keperluan pribadi seorang penipu seperti Ratna Sarumpaet?
Salah satu yang paling vokal mempertanyakan hal tersebut adalah Anggota Komisi B Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Yuke Yurike.
Di saat Ratna sudah mengakui sebagai pencipta hoaks terbaik, DKI Jakarta dengan entengnya memberikan mensponsori Ratna untuk melakukan kongres di Cile.
“Apa karena dia tokoh yang memang patut diberikan atau menginspirasi atau penggerak apa,” kata Yuke di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Jumat (5/10).
Baca Juga:
- Ratna Sarumpaet Memakai Baju Oranye, Resmi Ditahan
- Lagi, Polisi Tangkap 9 Penyebar Hoaks
- Kena Skakmat di Kasus Ratna, Kubu Prabowo Alihkan ke Isu Ekonomi
Tak cuma itu, satu hal yang makin membuatnya bertanya-tanya kecewa adalah Ratna Sarumpaet mengajukan permohonan bantuan dana bukan atas nama lembaga. Perempuan yang sudah membohongi negara itu mengajukan permohonan atas nama pribadi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Yuke pun menilai ada kejanggalan dalam pencairan dana untuk Ratna Sarumpaet. Kejanggalan itu dilihat dari aspek penerima dana dan manfaat pemberian uang bagi Pemerintah DKI.
Karena itulah, dia berencana meminta penjelasan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. “Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dipanggil biar tidak berlarut,” ujar Yuke.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Asiantoro membenarkan bahwa Ratna Sarumpaet mengajukan surat permohonan bantuan dana kepada Pemerintah DKI Jakarta.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI menerima surat itu pada 31 Januari 2018.
Asiantoro mengatakan dana itu sebagai dana perjalanan dinas. Nilainya cukup menohok, yakni mencapai Rp70 juta untuk biaya tiket dan uang saku.
Asiantoro pun mengamini bahwa Ratna Sarumpaet mengajukan permohonan bantuan dana tersebut atas nama pribadi.
Dalam suratnya, Ratna Sarumpaet menjelaskan dana sebesar itu untuk menghadiri undangan The 11th Women Playwrights International Conference 2018 di Santiago, Cile, pada 7-12 Oktober 2018.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun meneruskan surat itu kepada Asiantoro. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI kemudian mengusulkan pemberikan dana kepada Biro Administrasi Sekretariat Daerah (ASD).
Menurutnya, pemberian dana untuk Ratna berupa biaya perjalanan dinas seperti itu merupakan tugas pokok dan fungsi Biro ASD.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
