Segera, Bakal Ada KUR untuk Sektor Pariwisata
Jakarta – Sektor pariwisata masih terus menjadi primadona Indonesia dalam mendatangkan devisa. Langkah pemerintah untuk memprioritaskan perkembangan pariwisata pun dinilai tepat. Salah satunya adalah skema pemberian KUR.
Ya, saat ini, pemerintah tengah menyiapkan skema pemberian KUR demi meningkatkan perkembangan sektor ini. Selain untuk pembenahan objek, juga untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya. Ia berharap skema ini bisa menambah antusiasme warga untuk semangat menjadi tuan rumah pariwisata nasional.
“Itu sudah sepakat semua, Pak Menko, OJK, BI dan perbankan, nanti akan ada KUR khusus pariwisata,” kata Arief Yahya, usai rakor pengembangan investasi sektor pariwisata di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (29/6).
Industri pariwisata, katanya, saat ini tidak mendapatkan bantuan kredit secara langsung untuk mengembangkan usaha. Selain itu, Menpar juga menyoroti porsinya yang masih sangat kecil dibandingkan penyaluran kredit ke industri lainnya.
Baca Juga: Dukung Pariwisata RI, Bank Dunia Pinjamkan Dana Rp 4,1 Triliun
“Total kredit, tidak harus KUR, yang disalurkan ke pariwisata, hanya sebanyak tiga persen dari total kredit. Itu saya minta ditambahkan,” ujarnya.
Maka dari itu, sekarang sedang dilakukan standarisasi nomenklatur dalam pemberian KUR. Menurutnya, hal ini agar sektor pariwisata bisa mendapatkan kemudahan dalam mendorong usaha, sekaligus meningkatkan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
“Kita sepakat nomenklaturnya, kita standarisasi, karena di pariwisata ini ada beberapa subsektor, seperti hotel, restoran, cafe, lalu kita buat untuk homestay,” ujarnya.
Meski belum finalisasi, Arief optimistis rencana penyaluran KUR untuk pariwisata bisa cepat tercapai. Bahkan ia berharap prosesnya bisa segera sehingga Juli 2018 sudah mulai bisa diberikan.
Sementara Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan pembiayaan di sektor pariwisata saat ini memang masih belum memadai. Ia menekankan hal ini harus segera diperhatikan jika ingin mengoptimalkan sektor primadona baru tersebut.
Ia memberi contoh pada 10 destinasi unggulan yang saat ini menjadi prioritas. Pembiayaan, menurutnya, akan menjadi hal penting untuk menunjang tujuan tersebut.
“Pariwisata bisa menghasilkan pendapatan dari dolar. Selama ini pembiayaannya masih tersebar, tidak terkoordinasi dengan baik, padahal ke depan ada 10 destinasi pariwisata menjadi prioritas,” ujarnya.
Senada dengan Arief, Wimboh pun mengharapkan penyaluran KUR di sektor pariwisata ini bisa mendorong kegiatan ekonomi. Utamanya bagi pelaku usaha kecil, apalagi penyaluran kredit untuk industri ini tidak menimbulkan risiko yang besar.
“Kalau ada turis masuk, berarti risikonya kecil. Cuma agar turis masuk dan menarik, harus ada yang dibenahi satu-satu, seperti pembenahan destinasi, transportasi, keamanan dan lingkungan yang menyenangkan,” ujarnya.
Pemerintah meyakini penyaluran KUR bisa mendongkrak industri pariwisata. Dengan segala potensi alam yang dimiliki Indonesia, hal itu dinilai sangat masuk akal. Apalagi sekarang mulai banyak bermunculan kelompok masyarakat peduli wisata.
- Halaman :
- 1
- 2
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
