Pemerintah Akan Impor Garam Industri 3,7 Juta Ton
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution mengatakan, bahwa pemerintah telah memutuskan akan melakukan impor garam industri di tahun 2018. Keputusan tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Darmin mengatakan, impor garam tersebut untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai industri dalam negeri seperti petrokimia, lensa, kaca, lensa mata dan lain sebagainya, termasuk kebutuhan industri makanan dan minuman.
“Makanan dan minuman juga ada, tapi enggak banyak,” ujar Darmin usai melakukan rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (19/1).
Menurut Darmin, sebelum sampai pada angka 3,7 juta ton, sempat terjadi perbedaan pendapat antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS).
Berdasarkan data Kemenperin, kebutuhan impor garam industri dalam negeri per tahunnya sebanyak 3,7 juta ton. Sehingga di tahun 2018 Kemenperin memutuskan untuk melakukan impor garam industri sebanyak 3,7 juta ton. Sementara itu data yang ditunjukan KKP hanya sebanyak 2,2 juta ton.
“Memang terjadi perbedaan pendapat. Kemenperin keluar dengan angka kebutuhan per industri 3,7 juta ton per tahun. Dari KKP, berdasarkan rapat mereka dengan BPS itu mengatakan 2,2 juta ton,” kata Darmin.
KKP, lanjut Darmin, kembali menawarkan jumlah impor garam sebanyak 2,2 juta ton untuk di awal dan tak menutup kemungkinan untuk impor kembali. Namun, menurut Darmin, dirinya menolak hal tersebut. Pasalnya, dirinya tidak ingin terulang seperti kejadian sebelumnya. Hingga akhirnya perdebatan tersebut selesai di angka 3,7 juta ton.
Sementara itu, terkait impor, Darmin mengatakan bahwa pihaknya akan melakukannya secara bertahap. Namun ia enggan menjelaskan lebih rinci kapan waktu pelaksanaan impor garam tersebut.
“Enggak buru-buru. Enggak kaya beras. Berdasarkan rakortas setelah mendengar semua kementerian dan BPS. 3,7 (impor beras) itu tapi tidak sekaligus,” tutur Darmin.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
