Pemerintah Evaluasi Proyek Infrastruktur yang Gunakan Dana SBSN
Jakarta – Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR) Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, pihaknya tengah mengevaluasi pelaksanaan proyek infrastruktur yang pembiayaannya lewat Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN) dan Surat Utang Syari’ah tahun anggaran 2017. Pasalnya, masih ada pekerjaan rumah yang mesti diatasi dalam pelaksanaan infrastruktur melalui SBSN agar pelaksanaan pada 2018 mendatang bisa lebih berkualitas.
“Kita terus melakukan berbagai macam inovasi, meningkatkan kualitas APBN kita dalam rangka dukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan rakyat yang semakin baik,” ungkap Suminto dalam Forum Kebijakan Tingkat Pimpinan Unit Eselon I K/L Terkait Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (22/12).
Pada forum tersebut, sejumlah perbaikan dalam proyek infrastrukur yang dibiayai melalui SBSN akan dibahas. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan proyek infrastruktur di tahun-tahun mendatang. Olehnya itu, diharapkan pembangunan infrastruktur dapat berdampak positif bagi Negara.
“Melalui acara ini kita dapat lihat kembali apa yang telah kita laksanakan di tahun anggaran 2017 dan ambil pelajaran dari kekurangan yang masih ada dan menjadi landasan untuk tingkatkan kinerja SBSN 2018 dan tahun-tahun selanjutnya. ,” tandas Suminto.
Adapun proyek-proyke yang didanai melalui SBSN tahun 2017 sebanyak sebanyak 590 proyek di 34 provinsi mencapai Rp6,76 triliun, yakni 15 proyek infrastruktur perkeretaapian pada Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan senilai Rp7,54 triliun, 88 proyek infrastruktur jalan, jembatan pada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR sebesar Rp4,69 triliun, 188 proyek infrastruktur pengendalian banjir, pengelolaan bendungan, pengelolaan drainase utama perkotaan pada Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR sebesar Rp2,73 triliun.
Selain itu juga, 11 proyek embarkasi haji Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah sebesar Rp424 miliar, 32 proyek pembangunan sarana dan fasilitas gedung perguruan tinggi keagamaan islam negeri pada Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama sebesar Rp1,05 triliun, 256 proyek pembangunan dan rehabilitasi gedung balai nikah dan manasik haji Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama sebesar Rp315 miliar.
Suminto menambahkan, pada tahun anggaran 2017, proyek yang didanai melalui SBSN dari sisi pagu anggaran adalah sebesar Rp 16,56 triliun. Hanya saja realisasinya diperkirakan tidak akan mencapai 100%.
“Realisasi proyek SBSN sampai Desember 2017 diperkirakan akan mencapai 90,40%. Saya kira tidak terlalu tinggi tapi tentu kita harap tahun yang akan datang bisa lebih besar lagi,” kata Suminto.
Nyong Syarief
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
