Pemerintah Pusat ‘Paksa’ Pemda Belanjakan Dana yang Mengendap di Bank
Jakarta – Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Keuangan telah mengumumkan ketentuan baru mengenai Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 0,3% dari proyeksi PDB tahun 2018. Ini menjadi pedoman pemerintah daerah dalam penetapan APBD tahun anggaran 2018.
Batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2018 ditetapkan sebesar 0,3% dari proyeksi tahun anggaran 2018. Pinjaman daerah ini termasuk yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan.
Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.117/PMK.07/2017 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas maksimal kumulatif pinjaman daerah Tahun Anggaran 2018.
Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menetapkan batas maksimal defisit kumulatif APBD sebesar 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2018, akan mendorong pemerintah daerah (Pemda) mencairkan dana yang mengendap di perbankan.
Peneliti Institute for Development on Economic and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, berpendapat, kebijakan tersebut dampaknya cukup besar pada pengetatan anggaran di daerah. “Apalagi tahun 2018 transfer daerah dikurangi. Implikasinya belanja operasional seperti belanja pegawai, rapat dan perjalanan dinas akan dikurangi,” kata Bhima di Jakarta, Minggu (10/9).
Kebijakan ini juga sebagai upaya untuk menekan defisit pemerintah pusat (Pempus). Dalam RAPBN 2018, pemerintah menargetkan defisit fiskal 2,19% atau lebih rendah dari outlook 2017 yang sebesar 2,67% dari PDB.
Hal ini dinilai sebagai sikap yang wajar karena beban pembayaran bunga utang di 2018 mencapai Rp247 triliun. Sementara itu, kebutuhan pembiayaan untuk infrastruktur dan subsidi energi mengalami kenaikan. Maka cara satu-satunya adalah menjalankan pengetatan APBD.
“Ini bagian dari introspeksi pemda juga karena rata-rata belanja pegawai masih di atas 34 persen dari total anggaran daerah. Selain itu dana mangkrak di bank diharapkan segera cair,” ujarnya.
Dalam RAPBN 2018, jumlah transfer ke daerah sebesar Rp701,1 triliun. Sedangkan belanja pemerintah pusat rencananya dialokasikan sebesar Rp1.443,3 triliun, yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp814,1 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp629,2 triliun.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
