Pemerintah Tetap Siaga Menjaga Rupiah di Tengah Kondisi Global Saat Ini
Pertimbangan Pemerintah Naikkan PPh Rata-rata
Apa pertimbangan pemerintah membedakan tiga kelompok komoditas tarif?
Pertimbangan kami untuk membedakan tiga kelompok komuditas tarif itu adalah kelompok komoditas yang 57 itu, yang PPh 22 tetap 2,5% adalah barang-barang yang kita memiliki peranan besar untuk pasokan bahan baku. Sehingga dia memiliki peran penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan untuk menjaga kondisi yang menggunakan barang-barang tersebut.
Kalau pun yang 7,5%, adalah kelompok yang ada barang substitusi dalam negerinya dan kita harap dengan adanya tarif ini, industri dalam negeri mulai bisa mengisi. Bayangkan, sekarang barang impor itu selain dolarnya semakin mahal, kalau kita lihat industri kita sudah sekitar 7 atau 8% plus dikenakan tarif PPh 7,5%, perbedaannya dengan barang sebelum kenaikan ini sudah mendekati 15% bahkan 20%.
Jadi industri dalam negeri bisa melihat kesempatan ini untuk memproduksi dan mengganti produk impor itu. Karena sekarang barang impor harganya relatif menjadi lebih mahal sekitar 15 hingga 20%. Ini yang kita harapkan sebagai pemihakan kepada industri dalam negeri. Sedangkan yang tarif naik hingga empat kali lipat menjadi 10% tadi adalah yang kita lihat di dalam neraca pembayaran, bila mana sebetulnya dalam ekonomi kita bisa kita gunakan untuk memperbaiki transaksi berjalan tadi dan juga barang-barang yang dapat menguat.
Nilai dari keseluruhan yang kita atur dengan PMK yang baru ini adalah 1.147 item komoditas. Nilai impornya, tahun 2017, dari 1.147 item ini adalah USD6,6 miliar. Namun 2018, baru sampai agustus sudah USD5,0 miliar dolar. Makanya kami menganggap ini perlu untuk kita kendalikan. Dengan adanya tarif PPh 22 yang naik ini. Kami berharap impor setahun ini akan bisa dikendalikan.
Untuk barang mobil mewah, dalam situasi ini, itu adalah barang mewah yang sama sekali tidak dibutuhkan oleh republik ini. Total impor kita untuk barang ini mencapai USD87,88 miliar. Bea masuknya sekarang kita naikan. Yang tadinya antara 10-50%, sekarang kita naikan semua menjadi 50% untuk bea masuknya. PPn tetap 10% dan PPh-nya pasal 22 yang selama ini antara 2,5-7,5%, kita naikan full menjadi 10%. Dan mereka masih membayar PPnBM 10-120%.
PMK sudah ditandatangani tadi pagi (Rabu, 5 September 2018) dan akan dikeluarkan. Kita berharap, masyarakat memahami bahwa pemerintah, disatu sisi ingin cepat, dan sigap, tapi di sisilain kita juga selektif. Karena situasi sekarang adalah situasi yang tidak biasa. Untuk itu kami melakukan tindakan-tindakan didalam suasana biasa kita tidak lakukan. Namun ada hikmahnya. Kita berharap, bahwa dengan adanya PPh ini, industri dalam negeri bisa melihat kesempatan ini.
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
