Pengadaan Lahan Penyebab Swasta Sulit Masuk Sektor Infrastruktur
Jakarta – Masalah pengadaan lahan atau tanah yang masih berlarut-larut menjadi salah satu faktor utama kenapa swasta masih enggan untuk masuk ke sektor infrastruktur di Indonesia.
Demikian diungkapkan Sekjen Kementerian Keuangan, Hadiyanto, dalam Seminar Nasional Pengadaan Tanah dalam Rangka Mendukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (19/9).
Hadiyanto menyatakan, infrastruktur Indonesia masih sangat tertinggal di ASEAN. Sehingga pemerintah mangalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur meningkat cukup signifikan sejak tahun 2015.
Bahkan dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019 dibutuhkan sekitar Rp4.700 triliun untuk pembangunan infrastruktur, mulai dari bandara, ketersediaan air bersih, perumahan, dan masih banyak lagi.
Dari total kebutuhan dana pembangunan infrastruktur tersebut, terdapat gap pembiayaan sekitar Rp1.725 triliun atau 36,7% dari total kebutuhan, yang harus diperoleh dari peran serta swasta, melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha atau swasta (PPP/public private partnership).
“Jadi ada gap pembiayaan infrastruktur sebesar itu dan ini bisa diisi swasta. Sehingga kualitas pengelolaan dan pembangunan infrastruktur pemerintah ini harus baik sehingga bisa menarik swasta,” kata Hadiyanto.
Akan tetapi, Ia mengakui sejauh ini minat swasta masuk ke infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) masih berlum bisa berkembang dengan baik. Hal ini lebih dikarenakan masalah pengadaan tanah.
Pengadaan tanah yang berlarut-larut ini bisa mempengaruhi biaya. Semakin lama proses pengadaan tanah, maka semakin membengkak pula biaya yang dibutuhkan.
“Maka pemerintah membentuk Lembaga Layanan Umum (BLU) Lembaga Aset Manajemen Negara (LMAN) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Selain itu, peran serta profesi Penilai Publik juga harus dioptimalkan dengan baik untuk menekan biaya yang semakin besar. Penilai ini harus profesional dan independen, lalu efficiency fee, dan membantu pihak yang membutuhkan tanah ketika terjadi permasalahan di lapangan agar proses pengadaan tanah dapat selesai tepat waktu.
Hadiyanto menambahkan, alternatif pembiayaan infrastruktur selain skema KPBU, juga terdapat viability gap fund, availability payment, project development fund, credit guarantee, dan kontrak investasi kolektif. Maka hal ini adalah satu wujud bahwa pemerintah sangat komitmen untuk infrastruktur bahkan ddengan berbagai insentif yang dibutuhkan untuk memberikan daya tarik swasta masuk ke sektor infrastruktur ini.
“Jadi sekarang hambatan pengadaan tanah ini jadi tantangan terbesar. Itu kenapa PPP kurang bisa berkembang di Indonesia, karena proses pengadaan tanah yang berlarut-larut itu sebabkan pembengkakan biaya. Tapi dengan peran Kementerian Agraria cukup membantu mendorong PPP,” jelasnya. (Fitriya – Ipotnews)
Jakarta – Reuni Alumni 212 yang bakal digelar awal Desember di Lapangan Monas Jakarta dianggap bentuk kapitalisasi agama demi kepentingan politik. Reuni tersebut seharusnya tidak diadakan lantaran tuntutan aksi 212 sudah diakomodasi.
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Lingkar Madani. Ia menilai kegiatan alumni 212 ini bukan murni kegiatan agama, melainkan kegiatan politik. Ia juga keheranan mengapa harus ada acara tersebut. Pasalnya, tuntutan aksi 212 sudah dipenuhi dengan Basuki Tjahaja Purnama dipenjara.
“Itu sudah jelas politik, enggak ada hubungannya lagi dengan agama, enggak ada hubungannya dengan dakwah, apa yang mereka tuntut sudah dipenjara kok. Apalagi gunanya, itu politik murni politik, murni untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah. Saya pikir mereka hanya mau mengapitalisasi agama ini. Mengapitalisasi agama terus-menerus untuk kepentingan politik. Enggak ada hubungannya dengan dakwah,” kata Ray kepada wartawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/11).
Ray pun mengaku masih belum paham apa sebenarnya tujuan acara reuni alumni 212. Ia membandingkan dengan demonstrasi 1998 untuk menggulingkan rezim Soeharto dan Orde Baru. Usai berhasil menggulingkan, tak ada perkumpulan alumni maupun acara reuninya.
“Yang saya juga enggak mengerti tujuannya apa? Masak demonstrasi pakai alumni, alumni pakai reuni. Ada-ada saja. Yang besar sekali pun perjuangan 98 itu ya berhenti di 98. Waktu jatuh ya jatuh. Bahwa anggotanya membentuk kelompok-kelompok tertentu ya silakan saja. Enggak ada reuni 98 yang jatuhin soeharto, enggak ada,” imbuhnya.
Baca Juga:
Jakarta – Kubu Joko Widodo-Maruf Amin menilai, pernyataan Amien Rais yang memaksa Muhammadiyah untuk memihak salah satu calon di pemilihan presiden menunjukkan sikap Amien Rais yang tidak dewasa dalam berpolitik.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara Tim Kampanye Jokowi-Maruf Amin Ace Hasan Syadzily. Selain menunjukkan Amin Rais tidak dewasa, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa sosok Amien Rais bukan negarawan tulen.
“Hanya karena beliau pendukung Prabowo-Sandi mau mendikte Muhamamdiyah mendukung paslon tertentu. Itu menunjukkan ketidakdewasaan politik sebagai politisi yang dikenal selalu menjaga demokrasi,” jelas Ace, seperti dikutip dari Merdeka.com, Rabu (21/11).
Justru, dengan paksaan dan desakan tersebut, suara Muhammadiyah malah enggan memilih Prabowo-Sandi. “Kalau terus menerus seperti itu, saya tidak yakin Prabowo mendapatkan dukungan dari Muhammadiyah,” tegasnya.
Sikap tersebut sama sekali tidak mencerminkan sosok negarawan. Politikus Partai Golkar ini menambahkan, sebagai negarawan, seharusnya Amien Rais menjaga agar ormas, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tidak diseret ke ranah politik praktis.
“Sebetulnya secara organisasi Muhammadiyah dan NU tidak menunjukkan dukungan secara tegas, itu perlu terus dijaga bahwa citra ormas Islam tidak terseret ke dalam politik praktis hanya untuk kekuasaan semata,” tegasnya lagi.
Baca Juga:
Jakarta – Setelah sukses digunakan dalam beberapa turnamen FIFA, ternyata kehadiran teknologi Video Assistant Refree (VAR) disambut baik oleh sejumlah klub Eropa.
Video Asisten Wasit (VAR) kemungkinan besar akan segera diterapkan di ajang Liga Champions, tepatnya ketika memasuki babak knock out alias fase gugur di musim ini. Wacana tersebut langsung berasal dari Presiden UEFA Aleksander Ceferin dan Ketua Asosiasi Klub Eropa Andrea Agnelli.
Dilansir dari Soccerway, Selasa (20/11), sebelumnya VAR sendiri akan diberlakukan di Liga Champions mulai musim depan, namun belakangan wacana tersebut akan dipercepat dalam rangka untuk proses pengujian teknologi tersebut.
“Kami sudah mulai melakukan semua persiapan. [Kepala wasit UEFA] Roberto Rosetti dan timnya sangat bagus. Ada sudut pandang penting – wasit dan semua aspek teknis,” kata Ceferin dalam konferensi pers di Brussels.
“Saya mengharapkan laporan dalam seminggu atau lebih dan kemudian kita akan melihat kapan kita dapat menerapkannya. Pada musim depan yang terbaru,” sambungnya.
Senada dengan Ceferin, Agnelli yang notabene merupakan pemilik Juventus siap mendukung wacana UEFA untuk mempercepat penerapan VAR di ajang Liga Champions.
Baca Juga:
Reuni Alumni 212 Jelas Kapitalisasi Agama demi Kepentingan Politik
Kubu Jokowi Anggap Amien Rais Tidak Dewasa dalam Berpolitik
Penggunaan Teknologi VAR di Liga Champions Dipercepat?
Ingin Hidupkan Orba, Kubu 02 Dianggap Bunuh Diri
